kalselupdate.id — Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Selasa, 10 November 2026, gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil pecah di berbagai kota besar di Indonesia. Demonstrasi ini ditujukan sebagai bentuk kritik terhadap jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi massa terpantau berlangsung di beberapa titik strategis, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Banyumas, hingga Makassar. Di ibu kota, konsentrasi massa terkonsentrasi di kawasan Tugu Tani, Monumen Nasional, hingga depan Gedung DPR/MPR RI. Para demonstran membawa berbagai tuntutan, mulai dari evaluasi kebijakan anggaran hingga isu penegakan hukum dan demokrasi.
Salah satu poin utama yang disuarakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara adalah mengenai pengelolaan anggaran pendidikan. Mereka menuntut pemerintah agar tidak melakukan pemotongan anggaran pendidikan demi membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendesak agar alokasi dana tetap difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.
“Kami ingin anggaran pendidikan tidak dipotong untuk MBG, agar manfaatnya benar-benar untuk pendidikan,” ujar Fathir, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Selain isu pendidikan, tuntutan lainnya yang mengemuka mencakup reformasi institusi Polri, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta upaya pemberantasan korupsi yang lebih serius. Dinamika politik terkait isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran juga menjadi sorotan dalam orasi-orasi di lapangan, dengan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerjanya selama dua tahun terakhir.
Di Gedung DPR RI, massa yang menamakan diri Aliansi Selamatkan Bangsa secara spesifik mendesak pihak legislatif untuk menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden. Mereka menuntut transparansi terkait proses pencalonan dan kepemimpinan saat ini. Aksi teatrikal dari mahasiswa Institut Kesenian Jakarta juga turut mewarnai suasana unjuk rasa di lokasi tersebut.
Sementara itu, di Yogyakarta, aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil memadati kawasan Titik Nol Kilometer hingga Kantor Gubernur DIY. Tuntutan mereka mencakup penarikan militer ke barak, pengusutan kasus pelanggaran HAM di Aceh dan Papua, hingga penetapan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sempat menemui massa untuk berdialog terkait kebijakan lokal, termasuk tuntutan kenaikan upah dan penolakan kriminalisasi terhadap peserta aksi.
Di wilayah Jawa Tengah, sekitar 300 mahasiswa dari Aliansi BEM Banyumas Raya melakukan aksi long march dari kampus UIN Saizu Purwokerto menuju pusat kota. Presiden BEM Universitas Jenderal Soedirman, Azza Febra Pramudika, menilai pemerintahan saat ini gagal mengatasi persoalan fundamental masyarakat. Ia menyoroti lemahnya supremasi hukum dan penggunaan pendekatan militeristik dalam menghadapi kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Situasi di Makassar juga diwarnai dengan ketegangan antara massa aksi dari Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat dengan aparat kepolisian saat berlangsungnya orasi di Jalan Andi Pangeran Pettarani. Koordinator aksi, Raihan Muhammad Salomba, menyatakan bahwa unjuk rasa tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan berbagai problematika bangsa, termasuk penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Di Surabaya, ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil memadati area Bundaran Air Mancur Alun-Alun Balai Pemuda setelah melakukan long march dari Kampus B Universitas Airlangga. Mereka menyerukan tuntutan keadilan ekologis dan kesejahteraan rakyat. Terkait isu politik nasional, para demonstran menegaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus diikuti dengan tanggung jawab dari presiden, mengingat keduanya maju dalam satu paket pasangan calon.
Menjelang malam, aksi di beberapa kota mulai mereda meski sempat diwarnai ketegangan dengan aparat keamanan. Di Jakarta, sempat terjadi aksi saling hadang antara petugas kepolisian dan mahasiswa yang hendak membubarkan diri di kawasan Harmoni. Namun, setelah melalui proses negosiasi, massa aksi akhirnya diarahkan untuk kembali dengan tertib. Rangkaian aksi ini menegaskan adanya desakan publik yang cukup kuat terhadap pemerintah agar lebih peka terhadap tuntutan keadilan sosial dan penegakan supremasi sipil di Indonesia.
