kalselupdate.id — Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam yang tergabung dalam Gerakan 212, termasuk Front Persaudaraan Islam (FPI), GNPF Ulama, dan Persada 212, mengumumkan rencana penyelenggaraan Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026 mendatang. Dalam aksi berskala besar tersebut, gabungan elemen ormas Islam ini secara terbuka akan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta seluruh partai politik untuk segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan langsung oleh jajaran pimpinan ormas Islam dalam konferensi pers yang berlangsung di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/11/2026). Pihaknya menilai dinamika politik dan hukum yang berkembang saat ini menuntut sikap tegas dari kalangan umat Islam, alim ulama, serta pondok pesantren untuk mengawal penegakan aturan berkonstitusi di Indonesia.
Ketua Umum FPI Habib Muhammad Alatas menegaskan bahwa konsistensi umat Islam dan seluruh tokoh Gerakan 212 dalam menyuarakan tuntutan ini dilandasi oleh kepedulian terhadap kondisi kebangsaan. Ia meminta para wakil rakyat di parlemen untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah-langkah konstitusional demi merealisasikan aspirasi pemakzulan tersebut.
“Kami dari seluruh elemen ormas Islam, pondok pesantren, majelis-majelis taklim, tetap akan berupaya dan mengusahakan untuk terus memakzulkan Gibran,” kata Ketua Umum FPI Habib Muhammad Alatas.
Alatas menekankan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus bergerak cepat merespons desakan masyarakat yang menginginkan perubahan kepemimpinan di tingkat wakil presiden. Menurutnya, penetapan dan pelaksanaan proses pemakzulan merupakan bentuk nyata penegakan hukum dan konstitusi yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh lembaga legislatif.
Sebelum puncak aksi Reuni Akbar 212 digelar pada awal Desember, gerakan ini berencana merapatkan barisan terlebih dahulu melalui forum Ijtima Ulama pada akhir November 2026. Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak menjelaskan bahwa forum musyawarah ulama tersebut bakal menjadi sarana krusial untuk menyusun peta jalan serta strategi gelombang aksi lanjutan secara terukur dan berkelanjutan.
Martak menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa tidak akan berhenti pada satu momentum saja, melainkan akan dikemas dalam rangkaian aksi berjilid-jilid sampai tuntutan utama mereka dipenuhi oleh pihak berwenang. Langkah konsisten ini diambil agar aspirasi pemakzulan tersebut terus menjadi perhatian utama publik serta para pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Senada dengan hal itu, Ketua Umum Persada 212 Ahmad Shobri Lubis menyampaikan bahwa momentum Reuni Akbar 212 kali ini diusung dengan agenda pembaharuan dan konsolidasi total bagi seluruh elemen pergerakan. Ia menilai momen ini sangat tepat untuk melakukan pembersihan di dalam struktur pemerintahan serta kabinet kerja saat ini.
“Tujuannya adalah sudah sangat jelas, yaitu membersihkan negara ini dari pengkhianat, khususnya makzulkan Gibran dan bersih-bersih kabinet daripada geng Solo,” ujar Ketua Umum Persada 212 Ahmad Shobri Lubis.
Shobri pun mengimbau kepada seluruh massa pendukung, simpatisan, dan umat Islam di berbagai daerah, mulai dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) hingga wilayah pelosok Nusantara, untuk mulai bersiap dan memadati ibu kota pada tanggal 2 Desember mendatang. Ia berharap persatuan massa ini mampu memberikan dorongan moral yang kuat bagi gerakan pemakzulan.
Eskalasi desakan dari ormas Islam ini beriringan dengan dinamika hukum yang belakangan menyita perhatian publik. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran Rakabuming Raka, di mana dalam putusan pokoknya MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Dengan bergulirnya putusan Mahkamah Agung serta makin menguatnya konsolidasi di tingkat akar rumput, gabungan ormas Islam meyakini bahwa langkah-langkah politik di parlemen dapat segera bergulir. Rangkaian aksi Reuni Akbar 212 diproyeksikan bakal menjadi salah satu titik kumpul massa dalam menyampaikan sikap kritis terhadap keberlangsungan kepemimpinan nasional.
