kalselupdate.id — Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh advokat Subhan Palal terkait keabsahan dokumen administratif pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lewat Putusan Perkara Nomor 742 K/TUN/2026, majelis hakim kasasi resmi membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran dan menginstruksikan instansi pemerintah terkait untuk segera melakukan pencabutan.
Salinan resmi putusan perkara tersebut dirilis ke publik pada Selasa, 10 November 2026, atau sebelas hari setelah musyawarah majelis hakim diketok. Dalam amar putusan tersebut, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang tertanggal 6 Agustus 2019.
“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” demikian petikan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Selain membatalkan dokumen penyetaraan itu, majelis hakim kasasi juga menetapkan kewajiban hukum bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat untuk memproses pencabutan administratif atas dokumen tersebut secara resmi dari kearsipan negara.
“Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” tegas Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam salinan putusannya.
Putusan tingkat kasasi ini sekaligus membalikkan konstelasi hukum dari tingkatan proses peradilan sebelumnya. Sengketa ini awalnya digugat oleh Subhan Palal di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, namun gugatan tersebut tidak diterima. Penggugat kemudian melayangkan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang pada akhirnya menguatkan putusan PTUN Jakarta sebelum akhirnya diajukan ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung memaparkan enam poin utama yang menjadi dasar pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Poin pertama menekankan kewenangan korektif dan remedial yang dimiliki Peradilan Tata Usaha Negara saat menghadapi keterbatasan tenggang waktu dan limitasi subjek maupun objek dalam sengketa pemilu.
Mahkamah Agung menilai bahwa apabila terdapat indikasi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana yang membahayakan kedaulatan rakyat serta kehidupan demokrasi, PTUN berwenang melakukan koreksi demi menghentikan akibat hukum dari pelanggaran administrasi tersebut, meskipun tenggang waktu penyelesaian sengketa pemilu telah terlampaui.
Pada poin pertimbangan kedua, majelis hakim berpendapat bahwa pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan pejabat publik bukan sekadar persoalan antar-kontestan pemilu. Masalah syarat administrasi ini menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia, sehingga setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih berhak mengajukan gugatan.
Subhan Palal selaku penggugat dinilai memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang sah sebagai Warga Negara Indonesia. Langkah hukumnya dipandang sebagai bagian dari nilai yang harus dilindungi hukum demi menegakkan aturan pencalonan Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya.
Poin pertimbangan ketiga menyoroti munculnya fakta hukum baru atau notoire feiten berupaya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Kehadiran putusan MK tersebut dinilai secara langsung mengubah keadaan hukum serta berimplikasi pada keberadaan objek sengketa yang terbukti bertentangan dengan tatanan hukum berlaku.
Selanjutnya pada poin keempat, Mahkamah Agung menyatakan bahwa adanya perubahan keadaan hukum baru tersebut menjadi alasan kuat untuk mengesampingkan eksepsi dari pihak tergugat. Eksepsi mengenai gugatan kedaluwarsa maupun gugatan kurang pihak diputus tidak beralasan hukum oleh majelis kasasi.
Majelis hakim kasasi menegaskan bahwa sistem peradilan harus lebih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural. Pengujian substansi ini dilakukan guna mengimplementasikan asas ius curia novit serta menyelaraskan sistemisasi konkret atas putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.
Poin pertimbangan kelima menyasar fakta materiil dari dokumen pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Agung menemukan bahwa Surat Keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu hanya didasarkan pada dokumen berupa certificate of attendance, academic records, serta explanation of grades dari lembaga luar negeri.
Dokumen-dokumen tersebut dinilai majelis hakim tidak dapat membuktikan keberhasilan atau kelulusan Gibran dalam menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan bukti kehadiran dalam perkuliahan. Dari pemeriksaan fakta di persidangan, tidak ditemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang sah untuk dapat disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan sederajat di Indonesia.
Sementara pada poin pertimbangan keenam, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan menerbitkan penyetaraan satuan pendidikan luar negeri berkurikulum internasional tanpa didukung ijazah tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat. Ketiadaan ijazah hasil belajar secara nyata mempengaruhi fakta materiil keputusan dan melanggar asas kecermatan formal dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan rangkaian enam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa terdapat alasan hukum yang sangat cukup untuk mengabulkan permohonan kasasi secara menyeluruh tanpa perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya.
