kalselupdate.id — Polemik mengenai jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu perhatian publik setelah adanya putusan terkait polemik ijazah serta status penyetaraan pendidikan. Dinamika politik ini berkembang setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Situasi tersebut mendorong pihak legislatif untuk memulai proses Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah awal dalam mekanisme pemakzulan, sementara desakan publik agar yang bersangkutan mundur dari jabatannya terus mengemuka.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi telah mengatur secara rinci mengenai tata cara pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden. Proses tersebut dibedakan menjadi dua skenario utama, yakni pengunduran diri sukarela atau pemberhentian paksa melalui mekanisme pemakzulan. Kedua prosedur ini melibatkan peran krusial Presiden sebagai pengusul calon serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemilihan dan pelantikan pengganti.
Apabila seorang Wakil Presiden memutuskan untuk mengundurkan diri, jabatan tersebut secara otomatis dinyatakan kosong. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden yang baru. Presiden memiliki kewajiban untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan tersebut berlangsung.
Proses pemilihan di MPR dilakukan secara demokratis melalui mekanisme pemungutan suara di dalam sidang paripurna. Presiden akan mengajukan dua kandidat yang telah memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan administratif. Kedua calon tersebut wajib hadir dan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di depan anggota MPR sebelum proses pemilihan dimulai. Calon yang berhasil memperoleh suara terbanyak dalam sidang paripurna akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden yang sah untuk mengisi sisa masa jabatan, kemudian diikuti dengan proses pelantikan oleh pimpinan MPR.
Jika hasil pemilihan di MPR menunjukkan perolehan suara yang sama banyak di antara kedua kandidat, maka prosedur pemilihan akan diulang sebanyak satu kali. Apabila setelah pemilihan ulang hasilnya tetap tidak menunjukkan pemenang yang mutlak, Presiden diberikan kewenangan konstitusional untuk memilih salah satu di antara dua calon yang telah diusulkan sebelumnya. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak berlangsung dalam waktu yang lama dan pemerintahan tetap berjalan dengan stabil.
Berbeda dengan pengunduran diri, mekanisme pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden melalui proses hukum memiliki alur yang jauh lebih panjang dan melibatkan lembaga yudikatif. Proses ini diawali dengan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR, yang harus diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR. Usulan ini kemudian dibahas dalam rapat paripurna dan memerlukan dukungan minimal dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir untuk membentuk panitia khusus yang akan mendalami dugaan pelanggaran hukum atau ketidakmampuan menjalankan syarat jabatan.
Panitia khusus tersebut diberi waktu kerja maksimal 60 hari untuk melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna DPR. Jika DPR menerima laporan yang menyatakan adanya pelanggaran hukum, maka keputusan tersebut akan diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan pemeriksaan hukum untuk membuktikan apakah pendapat DPR tersebut memiliki landasan yang kuat secara konstitusional atau tidak.
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR akan kembali menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian Wakil Presiden kepada MPR. MPR kemudian wajib menggelar sidang paripurna paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut. Dalam persidangan ini, Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atau pembelaan diri atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. Jika yang bersangkutan tidak hadir, MPR tetap berwenang untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang telah tersedia.
Keputusan akhir pemakzulan di MPR diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh minimal tiga perempat dari jumlah anggota. Usulan pemberhentian tersebut dianggap sah jika disetujui oleh sedikitnya dua pertiga dari anggota yang hadir dalam persidangan. Jika keputusan pemberhentian disetujui, maka jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong, dan proses pengisian jabatan akan mengikuti alur yang sama sebagaimana mekanisme pengunduran diri, yaitu melalui pemilihan calon baru oleh MPR sesuai amanat undang-undang.
