kalselupdate.id — Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kini tengah menjadi pusat perhatian publik setelah terseret dalam kasus dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Kasus yang menggemparkan jagat politik nasional ini tidak hanya menjadi perbincangan hangat di dalam negeri, tetapi juga telah mencuat sebagai berita utama dan laporan mendalam di berbagai media internasional. Fenomena ini memicu diskusi luas mengenai integritas kepemimpinan di institusi penegak hukum tertinggi, terutama mengingat posisi strategis yang pernah diemban oleh sosok yang sebelumnya dipuja karena kewenangannya yang besar tersebut.
Keterlibatan Listyo Sigit dalam skandal ini dianggap sebagai sebuah ironi besar jika berkaca pada citra publik yang selama ini dibangunnya melalui simbol-simbol kebudayaan. Pada sebuah pagelaran wayang orang bertajuk “Pandowo Boyong” yang diselenggarakan di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki pada 15 Januari 2023, Listyo Sigit secara simbolis memerankan tokoh Puntadewa. Pilihan peran ini saat itu dianggap sebagai representasi dari karakter kepemimpinan yang jujur, suci, dan penuh kebijaksanaan, selaras dengan nilai-nilai luhur yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin tertinggi di kepolisian.
Kala itu, pagelaran tersebut juga dihadiri oleh sejumlah petinggi TNI, di antaranya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang berperan sebagai Bima Sena, KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Batara Guru, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Batara Baruna, serta KASAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo sebagai Eyang Abiyasa. Kehadiran para petinggi keamanan negara dalam balutan busana wayang ini seolah menegaskan bahwa karakteristik kepemimpinan nasional sedang diidentikkan dengan kearifan lokal. Listyo Sigit sendiri tampak sangat mahir dalam membawakan karakteristik Puntadewa, sebuah citra yang kini disebut-sebut sebagai kamuflase canggih sebelum kasus penyadapan ini terbongkar ke permukaan.
Catatan karier Listyo Sigit menunjukkan perjalanan yang luar biasa di korps Bhayangkara dengan menjadi orang nomor satu di kepolisian selama 5 tahun 8 bulan, menjadikannya salah satu Kapolri dengan masa jabatan terlama. Ia menjabat di bawah dua kepemimpinan presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sebagai Kapolri termuda yang melompati empat angkatan di atasnya, namanya sempat tidak masuk dalam daftar kandidat yang diteliti oleh Kompolnas. Bahkan sebelum kasus penyadapan ini mencuat, ia masih dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Staf Kepresidenan, meskipun ia bukan peraih anugerah Adhi Makayasa dari angkatan 1991.
Dalam pakem pewayangan, Puntadewa adalah simbol ketuhanan yang sangat selaras dengan sila pertama Pancasila, yang digambarkan berhati suci, sabar, tekun, dan memiliki kejujuran yang mutlak. Puntadewa adalah sosok yang tidak pernah mau berbohong, bahkan ketika ia harus menerima kekalahan dalam permainan judi dan kehilangan kerajaannya. Sebagai figur yang mengedepankan kebijaksanaan daripada kekuatan otot, Puntadewa dipercaya menjadi raja karena memiliki watak Hasta Brata, sebuah prinsip delapan sifat kepemimpinan ideal yang diambil dari alam.
Prinsip Hasta Brata ini mencakup sifat matahari yang memberi energi, bulan yang menerangi kegelapan, bintang yang menjadi pedoman, awan yang memberi keteduhan, bumi yang memberi kehidupan, samudera yang menampung segala keluh kesah, api yang tegas membakar kebatilan, serta angin yang masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Nilai-nilai ini pulalah yang sering diangkat dalam jargon kepolisian “Presisi”—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan—yang sering dikampanyekan oleh Listyo Sigit selama menjabat. Jargon tersebut sangat sebangun dengan watak Puntadewa yang tidak gegabah dan selalu mengedepankan musyawarah.
Eksistensi nilai-nilai pewayangan ini pun sering diwujudkan dalam berbagai acara resmi kepolisian, seperti pementasan lakon “Wahyu Makutharama” oleh dalang Ki Harso Widisantoto di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri pada Februari 2023. Pementasan tersebut mengupas tuntas tentang delapan sifat alam yang harus dimiliki seorang pemimpin sebagai teladan. Ajaran Hasta Brata ini pun hingga kini masih menjadi kurikulum wajib di berbagai lembaga pendidikan tinggi negara seperti Lemhanas, Akademi Kepolisian (Akpol), Akademi Militer (Akmil), hingga pelatihan bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Namun, perkembangan kasus hukum yang kini membelit Listyo Sigit—yang oleh sebagian pihak dipandang sebagai tindakan makar—menunjukkan adanya diskoneksi antara simbol budaya yang ditampilkan dengan realitas tindakan. Banyak pengamat menilai bahwa Listyo kurang mendalami makna filosofis dari kisah pewayangan yang sering ia tampilkan. Sebagaimana dijelaskan oleh peneliti Benedict Anderson dalam karyanya mengenai mitologi Jawa, kekuasaan di mata orang Jawa sering dipandang sebagai sesuatu yang menyatu dan tidak terbagi, di mana siapa pun yang memegang pusat kekuasaan dianggap memiliki kesaktian.
Clifford Geertz pun dalam studinya menjelaskan bahwa struktur kekuasaan di Jawa dan Bali seringkali menyerupai sebuah panggung teater, di mana seorang pemimpin harus memahami seni pertunjukan untuk melegitimasi kekuasaannya. Hal ini telah dipraktikkan oleh para pemimpin Indonesia terdahulu, mulai dari Soekarno yang kerap merujuk pada tokoh Arjuna atau Kresna, hingga Soeharto yang mengidentikkan dirinya dengan tokoh Semar. Semar digambarkan sebagai abdi rakyat yang tampak sederhana namun memiliki kebijaksanaan dan kesaktian yang melebihi para raja, sekaligus menjadi alat kritik politik yang aman melalui banyolan Punakawan.
Dalam dinamika politik modern, logika pewayangan tetap dominan digunakan sebagai alat pembingkaian karakter calon pemimpin. Pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, misalnya, muncul narasi “Petruk Dadi Ratu” atau “Satrio Piningit” untuk menggambarkan sosok tertentu, sementara lawan politiknya sering diasosiasikan dengan tokoh Bima atau Gatotkaca. Hal ini menunjukkan bahwa di masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, pertarungan politik tidak hanya dimenangkan melalui program kerja, tetapi juga melalui narasi cerita tentang siapa yang dianggap sebagai Pandawa dan siapa yang dianggap sebagai Kurawa.
Transformasi citra Listyo Sigit dari sosok Puntadewa yang bijak kini lebih condong menyerupai tokoh Karna dalam epos Bharatayudha. Karna adalah kakak tertua Pandawa yang memilih untuk tetap setia kepada Duryudana dari pihak Kurawa karena merasa berutang budi. Meskipun Karna mengetahui bahwa Duryudana adalah sosok yang licik, serakah, dan melenceng dari jalan kebenaran, ia tetap memilih untuk membela pemberi jabatan dan kemuliaan baginya. Ujian terbesar Karna bukanlah di medan perang, melainkan saat ia harus memilih antara kebenaran atau kesetiaan pada jabatan yang telah diberikan kepadanya.
“Jabatan ini yang membuat saya menjadi manusia. Kalau saya khianati Duryudana, saya sama saja dengan mengkhianati diri saya sendiri,” ujar Karna dalam sebuah kutipan terkenal di kisah pewayangan.
Kesetiaan buta tersebut akhirnya membawa Karna pada akhir hidup yang tragis di tangan adiknya sendiri, Arjuna. Dalam dunia pewayangan, Karna tetap dihormati sebagai ksatria, namun ia menjadi simbol bagi mereka yang kalah bukan karena kurangnya kemampuan atau kesaktian, melainkan karena kesetiaan yang diletakkan pada tempat yang salah. Kini, publik pun mulai mempertanyakan siapa sosok “Duryudana” atau dalang yang berada di balik layar dalam kasus penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit, mengingat dalam pementasan politik, seorang aktor jarang bertindak tanpa ada kingmaker yang mengarahkan.
Peran sentral dalang dalam memainkan lelakon tokoh politik seringkali tersembunyi dari pandangan publik, namun jejaknya dapat dirasakan melalui arah kebijakan dan tindakan para tokoh tersebut. Jika benar Listyo Sigit kini berada dalam posisi seperti Karna, maka muncul tantangan baginya untuk berani membuka siapa sebenarnya dalang yang memainkannya dalam lakon penyadapan ini. Hal ini penting untuk mengungkap kebenaran di balik skandal yang telah mencoreng citra institusi kepolisian dan mengancam stabilitas politik nasional.
Sebagai penutup dari perdebatan filosofis ini, pesan dari tokoh Semar yang sering disampaikan kepada keluarga Pandawa menjadi sangat relevan untuk direnungkan kembali, yakni “Ojo rumongso biso nanging biso rumongso”. Pesan ini mengandung makna agar seseorang jangan merasa sombong atau merasa paling bisa, tetapi harus memiliki kemampuan untuk merasakan dan berempati terhadap kebenaran serta keadaan di sekitarnya. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemimpin bangsa agar tidak hanya sekadar mengambil simbol wayang sebagai kamuflase politik, tetapi benar-benar meresapi esensi kebenaran di balik setiap amanah jabatan yang diemban.
