kalselupdate.id — Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar secara resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Langkah hukum ini diambil menyusul beredarnya narasi yang menuding Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Somasi tersebut disampaikan langsung oleh tim hukum partai di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), sebagai respons atas tuduhan yang dianggap merugikan nama baik partai dan pimpinannya.
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, menyatakan bahwa keputusan untuk menempuh jalur somasi ini merupakan arahan langsung dari Bahlil Lahadalia setelah melakukan diskusi mendalam. Pihaknya menegaskan bahwa tuduhan yang beredar di media sosial tersebut tidak memiliki dasar fakta dan bukti yang kuat, sehingga perlu ditanggapi secara formal demi menjaga stabilitas politik serta reputasi organisasi. Tim hukum diminta untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan konten yang dianggap tidak benar tersebut.
“Hari ini kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” tegas Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali.
Juru Bicara Tim Hukum Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, menambahkan bahwa somasi dengan nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tersebut menyoroti narasi yang bersumber dari kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV. Dalam konten tersebut, terdapat pernyataan yang menuduh adanya keterlibatan ketua umum partai besar dalam skenario penyadapan Presiden, yang kemudian dikaitkan langsung dengan Bahlil Lahadalia. Selain itu, terdapat tudingan mengenai kriminalisasi dalam proses pemilihan ketua umum partai yang dinilai sangat tidak berdasar dan bersifat fitnah.
Pihak Partai Golkar menekankan bahwa narasi yang disampaikan oleh kedua pihak tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu sensitif yang dapat memicu ketidakstabilan politik nasional. Hal ini dianggap berpotensi mengganggu efektivitas kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat dampak luas yang ditimbulkan, tim hukum menilai tindakan tersebut telah melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, termasuk Pasal 27A juncto Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A UU ITE, selain delik pencemaran nama baik dalam KUHP.
Dalam somasi terbuka tersebut, Partai Golkar memberikan tenggat waktu selama 3×24 jam kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra untuk memenuhi beberapa tuntutan. Tuntutan tersebut meliputi pencabutan pernyataan, permohonan maaf secara terbuka kepada klien mereka dan seluruh kader Partai Golkar melalui berbagai media, serta menghapus konten video yang menjadi polemik. Jika dalam batas waktu yang ditentukan tuntutan tersebut tidak dipenuhi, tim hukum memastikan akan menempuh langkah hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk itikad baik Partai Golkar dalam menyelesaikan permasalahan melalui jalur yang patut sebelum membawa kasus ini ke ranah hukum yang lebih formal. Hingga saat ini, pihak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Muhammad Said Didu terkait somasi tersebut, namun belum mendapatkan tanggapan resmi. Partai Golkar sendiri menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi ini untuk memastikan nama baik institusi dan pimpinannya tetap terjaga dari narasi-narasi yang dianggap merusak integritas partai.
