kalselupdate.id — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang baru sebesar Rp 494,3 triliun hingga akhir September 2026. Angka tersebut setara dengan 59,4 persen dari target keseluruhan yang telah dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 832,2 triliun. Realisasi ini diumumkan langsung dalam konferensi pers kinerja APBN Kita di Jakarta Pusat.
Realisasi pembiayaan utang pada periode ini menunjukkan tren yang lebih positif dan terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada akhir September tahun lalu, penarikan utang pemerintah mencapai Rp 502,9 triliun atau setara dengan 64,8 persen dari target APBN yang saat itu dipatok sebesar Rp 775,9 triliun. Penurunan nominal dan persentase ini mengindikasikan pengelolaan kas negara yang berjalan semakin efisien.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa kondisi pembiayaan utang negara hingga kuartal ketiga tahun ini masih berada dalam batas aman dan terkendali. Pemerintah terus memantau pergerakan pasar keuangan secara berkala demi menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Pembiayaan utang terjaga on track,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).
Secara lebih rinci, sebagian besar penarikan utang baru tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hingga akhir September 2026, realisasi penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 497,5 triliun, atau telah mencapai 62,2 persen dari target APBN yang ditetapkan sebesar Rp 799,5 triliun. Langkah penawaran instrumen SBN ini disesuaikan dengan kapasitas serap pasar domestik maupun global.
Sementara itu, sektor pembiayaan yang berasal dari pinjaman justru mencatatkan kinerja negatif atau minus sebesar Rp 3,2 triliun. Hal ini menunjukkan adanya pembayaran kembali atau pelunasan pinjaman yang lebih besar dibandingkan dengan penarikan pinjaman baru selama periode berjalan tahun 2026 ini. Kombinasi instrumen ini menjaga postur utang tetap seimbang.
Suahasil menerangkan bahwa dalam mengelola penarikan utang, pemerintah sangat memperhatikan dinamika yang terjadi di pasar keuangan global dan domestik. Perubahan sentimen pasar, fluktuasi nilai tukar, serta kebijakan suku bunga global menjadi faktor penentu utama dalam menentukan waktu dan volume penerbitan surat utang negara.
“Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia,” tambah Suahasil.
Pemerintah berkomitmen untuk bersikap oportunistik namun tetap penuh kehati-hatian dalam memanfaatkan momentum pasar. Jika kondisi pasar keuangan sedang kondusif dan menawarkan tingkat imbal hasil yang efisien, pemerintah akan mengoptimalkan penerbitan SBN. Sebaliknya, apabila pasar sedang mengalami volatilitas tinggi, pemerintah akan melakukan penyesuaian strategi agar tidak membebani APBN dalam jangka panjang.
