kalselupdate.id — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada jajaran terkait untuk segera melakukan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Arahan tersebut disampaikan langsung dalam rapat koordinasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (12/10/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengendalikan titik api yang berpotensi meluas.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini memfokuskan upaya mitigasi pada enam provinsi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan ditetapkan sebagai wilayah prioritas utama untuk segera ditangani guna meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar.
“Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” ujar Menko Polkam Dudung Abdurachman.
Dalam penjelasannya, Dudung menyoroti kondisi geografis di Kalimantan Tengah, khususnya di sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang menjadi perhatian khusus pemerintah. Perlindungan kawasan tersebut dinilai krusial mengingat adanya populasi satwa liar yang terancam oleh kepungan api dan asap tebal yang membahayakan ekosistem setempat.
Proses pemadaman di lapangan saat ini menghadapi kendala teknis akibat pekatnya asap di lokasi kebakaran. Kondisi jarak pandang yang terbatas membuat operasi melalui udara menggunakan helikopter menjadi tidak maksimal, sehingga otoritas setempat memutuskan untuk mengalihkan strategi dengan mengoptimalkan operasi darat sebagai langkah utama pemadaman.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaporkan perkembangan situasi ini secara mendalam kepada Presiden Prabowo. Berdasarkan laporan tersebut, pemerintah menekankan bahwa operasi darat akan terus diperkuat dengan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia di setiap titik rawan agar api dapat dipadamkan secara efektif sebelum merembet ke area yang lebih luas.
Selain penanganan saat api muncul, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah pencegahan yang presisi. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk segera mengintegrasikan seluruh elemen kekuatan di lapangan, termasuk melibatkan unsur Masyarakat Peduli Api, Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna agar sistem mitigasi dapat berjalan lebih sistematis dan terukur.
Koordinasi lintas sektor yang terpadu diharapkan mampu mengubah pola penanganan karhutla dari yang bersifat reaktif menjadi preventif. Dengan membangun sistem pencegahan sejak dini, pemerintah optimis bahwa potensi munculnya titik api baru dapat ditekan secara signifikan melalui pengawasan ketat dan peran aktif masyarakat di tingkat tapak yang terkoordinasi dengan baik bersama pemerintah daerah.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia dari ancaman bencana musiman. Presiden menghendaki agar setiap unsur di daerah tidak menunggu api membesar, melainkan melakukan pemetaan dan mitigasi sejak dini agar dampak buruk bagi kesehatan masyarakat akibat asap karhutla dapat dihindari sepenuhnya.
