kalselupdate.id — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini telah dikategorikan sebagai tindakan yang mengarah ke makar. Dalam keterangannya di Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026), Yusril menjelaskan bahwa temuan-temuan terbaru dalam proses penyelidikan menunjukkan adanya motif yang jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran privasi atau intersepsi data elektronik biasa.
Yusril memaparkan bahwa pada tahap awal, penyelidikan memang difokuskan pada pelanggaran pasal-pasal penyadapan dan intersepsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, seiring dengan ditemukannya alat bukti yang lebih komprehensif, penyidik mulai melihat adanya korelasi kuat dengan upaya mengganggu stabilitas pemerintahan. Menurutnya, penetapan indikasi makar ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap sasaran dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan ilegal tersebut terhadap institusi kepresidenan.
“Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” tegas Yusril Ihza Mahendra.
Lebih lanjut, Yusril menekankan bahwa status subjek yang menjadi target penyadapan merupakan faktor kunci dalam peningkatan status kasus ini. Ia menjelaskan bahwa Presiden bukan sekadar individu biasa, melainkan figur yang memegang mandat tertinggi negara atau primus inter pares. Oleh karena itu, segala bentuk gangguan keamanan yang menyasar Presiden secara otomatis memiliki implikasi hukum yang berbeda dibandingkan dengan kasus penyadapan terhadap warga sipil pada umumnya.
Penyadapan terhadap Presiden, menurut Yusril, secara inheren melekat dengan jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini membuat tindakan intersepsi ilegal tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai tindak pidana umum. Pemerintah memandang bahwa segala upaya untuk menembus kerahasiaan komunikasi Presiden merupakan ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kelancaran roda pemerintahan di tingkat tertinggi.
Aparat penegak hukum kini didorong untuk mengusut tuntas keterkaitan kasus ini dengan pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yusril menyebutkan bahwa penyidik tengah mendalami Pasal 191 dan Pasal 193 untuk melihat apakah ada upaya sistematis untuk melumpuhkan Presiden. Penyelidikan difokuskan untuk membuktikan apakah penyadapan tersebut bertujuan agar Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana mestinya.
Terkait potensi ancaman yang lebih berat, Yusril menyatakan bahwa pihak berwenang masih terus bekerja di lapangan. Ia tidak menutup kemungkinan adanya indikasi yang lebih ekstrem, seperti upaya fisik terhadap keselamatan Presiden atau gangguan terhadap stabilitas pemerintahan secara menyeluruh. Namun, ia menegaskan bahwa poin-poin tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan intensif guna memastikan akurasi data sebelum diambil langkah hukum selanjutnya.
Meskipun kasus ini dianggap sangat serius, Yusril mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus atau tim independen. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), untuk menangani seluruh rangkaian penyidikan dan penyelidikan secara profesional dan transparan.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apa pun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujar Yusril.
Dalam perkembangan kasus ini, Polri dilaporkan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka utama. Para tersangka tersebut diduga terlibat dalam rangkaian penyadapan ilegal yang berlangsung dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2026. Keempat nama yang disebut dalam daftar tersangka tersebut mencakup sejumlah perwira tinggi dan tokoh kepolisian, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Langkah hukum yang diambil terhadap para tersangka ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga integritas keamanan nasional. Penyelidikan yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap jaringan yang lebih luas serta motif utama di balik aksi penyadapan yang menyasar simbol negara tersebut. Yusril menegaskan bahwa penegakan hukum akan tetap berjalan sesuai prosedur tanpa adanya pengecualian bagi siapa pun yang terlibat dalam tindakan yang mengancam kedaulatan negara.
