kalselupdate.id — Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyampaikan pesan perpisahan dan apresiasi mendalam kepada Gibran Rakabuming Raka yang memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Ungkapan perpisahan tersebut disampaikan Raffi secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis (12/11/2026), tak lama setelah surat pengunduran diri Gibran diproses oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam unggahannya, Raffi mengekspresikan perasaannya yang mendalam atas dinamika politik dan keputusan yang diambil oleh putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut. Raffi menilai pengabdian yang telah diberikan Gibran selama ini memiliki makna besar, terlepas dari berbagai perjuangan yang tidak seluruhnya terlihat oleh publik.
blockquote>“Hari ini, ada rasa yang sulit saya ungkapkan …. Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan … Terima kasih, Bapak @gibran_rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14, atas segala ketulusan, pengabdian, dan perjuangan untuk Indonesia …,” tulis Raffi Ahmad melalui akun Instagram pribadinya.
Suami dari Nagita Slavina tersebut juga mengenang kembali momen kebersamaan saat berjuang dalam pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bagi Raffi, Gibran bukan sekadar seorang pejabat tinggi negara atau figur pemimpin politik, melainkan sosok sahabat dekat, saudara, serta rekan seperjuangan yang akan selalu dihormatinya dalam situasi apa pun.
Raffi memastikan bahwa hubungan silaturahmi dan persaudaraan personal antara dirinya dengan Gibran akan tetap terjalin erat meskipun Gibran tak lagi memegang posisi di dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun turut memanjatkan doa terbaik agar perjalanan karier serta langkah Gibran selanjutnya selalu mendapatkan keberkahan.
Kabar mengenai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden sebenarnya telah merebak di kalangan publik dan media massa dalam dua hari terakhir. Sebelum menyerahkan surat resmi ke parlemen, Gibran dilaporkan telah terlebih dahulu menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (11/11/2026) pagi.
Kepastian mengenai penyerahan surat pengunduran diri kepada Kepala Negara tersebut dikonfirmasi oleh sejumlah pejabat dan tokoh politik, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Menteri Koperasi Budi Arie. Penyerahan surat di Lanud Halim Perdanakusuma itu menjadi awal dari proses administratif pengunduran diri posisi nomor dua di pemerintahan Indonesia tersebut.
Langkah formal berikutnya berlanjut pada Kamis (12/11/2026), ketika Gibran mendatangi kompleks parlemen di Senayan untuk menyerahkan secara langsung surat berhenti dari jabatan kepada pimpinan MPR RI. Surat pengunduran diri tersebut kemudian dibacakan secara resmi oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di hadapan awak media dan anggota parlemen.
Dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan MPR, Gibran menyatakan secara eksplisit bahwa dirinya mengundurkan diri dan berhenti dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa dalam surat resmi itu tidak tercantum penjelasan atau alasan khusus yang mendasari keputusan tersebut.
Penjelasan senada disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Setelah membaca salinan surat pengunduran diri tersebut, Yusril mengonfirmasi bahwa keputusan pengunduran diri Gibran murni didasari oleh alasan pribadi sebagaimana tertera dalam dokumen yang disampaikan kepada pimpinan MPR, tanpa ada uraian terperinci lebih lanjut mengenai pertimbangan pribadi tersebut.
Dengan berbaliknya status kepemimpinan nasional tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa kursi Wakil Presiden Republik Indonesia secara resmi dinyatakan kosong terhitung sejak pengunduran diri Gibran diproses. Situasi ini memicu berjalannya mekanisme ketatanegaraan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Mengenai prosedur pengisian posisi yang kosong, Muzani menjelaskan bahwa MPR akan segera menggelar rapat gabungan guna menyusun dan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan mekanisme konstitusi, setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan nama-nama calon Wakil Presiden pengganti ke parlemen.
Setelah nama calon diterima dari Presiden, MPR diberi tenggat waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal pengunduran diri untuk menyelenggarakan sidang dan menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru. Proses ini menjadi perhatian utama publik untuk memastikan keberlanjutan roda pemerintahan dan stabilitas politik nasional.
Pengunduran diri Gibran ini juga terjadi bersamaan dengan dinamika politik yang sedang memanas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, DPR sebenarnya telah menjadwalkan agenda rapat paripurna untuk membahas usulan penggunaan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) yang mengarah pada proses pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Usulan HMP terkait pemakzulan tersebut secara resmi diterima oleh pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026). Namun, agenda rapat paripurna pembahasannya secara otomatis dibatalkan oleh DPR setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri resminya kepada lembaga legislatif pada hari berikutnya.
Wacana mengenai pemakzulan Gibran sendiri bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam peta politik nasional. Isu tersebut telah berembus sejak pertengahan tahun 2025, tepatnya ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI melayangkan surat tertanggal 26 Mei 2025 kepada Ketua MPR dan Ketua DPR RI. Dalam surat tersebut, kelompok purnawirawan meminta lembaga legislatif untuk memproses dugaan pelanggaran dan mengkaji pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan Gibran untuk mundur atas permintaan sendiri pada akhirnya menyetop jalannya proses politik HMP di DPR, sekaligus mengalihkan fokus utama lembaga legislatif dan pemerintah pada mekanisme pemenuhan pengisian kursi Wakil Presiden yang baru dalam tenggat waktu yang telah diatur oleh hukum tata negara Indonesia.
