kalselupdate.id — Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan komitmen dan strategi komprehensif pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di hadapan para pemimpin dunia pada Antalya Leaders Summit dalam ajang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Dalam forum internasional tersebut, Hashim menegaskan bahwa fenomena iklim El Niño yang berlangsung secara berkepanjangan telah meningkatkan risiko kekeringan ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini secara langsung memperbesar potensi munculnya titik api dan kebakaran lahan yang dapat merusak ekosistem hutan serta mengganggu kehidupan masyarakat.
Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sangat serius terhadap persoalan karhutla ini karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal dan lingkungan hidup di dalam negeri, melainkan juga berimbas pada negara-negara tetangga akibat bencana kabut asap lintas batas negara.
“Kondisi El Niño yang berkepanjangan telah meningkatkan risiko kekeringan, sekaligus memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga,” kata Hashim Djojohadikusumo.
Guna menghadapi tantangan ekologis tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagai langkah taktis dan strategis yang mencakup pencegahan dini, restorasi ekosistem, hingga penegakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar. Selain itu, Indonesia juga secara konsisten menjalin kerja sama erat dengan mitra-mitra di tingkat regional untuk mengatasi dampak kabut asap yang berpotensi melintasi batas wilayah antarnegara.
Dalam pilar pencegahan berbasis masyarakat, Hashim mengungkapkan bahwa lebih dari 25 ribu anggota masyarakat lokal telah dilibatkan secara aktif di lapangan. Pelibatan elemen masyarakat ini menjadi bagian penting dalam sistem deteksi dini dan tindakan cepat penanggulangan titik api di daerah-daerah rawan kebakaran.
Tidak hanya mengandalkan peran aktif masyarakat lokal, pemerintah Indonesia juga mengambil langkah progresif dengan meningkatkan kapasitas dan jumlah personel lapangan secara signifikan. Jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan ditingkatkan secara drastis dari yang semula berjumlah 8.000 personel menjadi 70.000 personel di seluruh Indonesia.
Peningkatan jumlah personel tersebut dibarengi dengan penguatan kapasitas teknis, modernisasi sarana prasarana, serta peningkatan keandalan sistem peringatan dini kebakaran hutan. Langkah ini dijalankan sejajar dengan perluasan wilayah kawasan lindung dan taman nasional guna memastikan ketahanan kawasan hutan dari ancaman kerusakan permanen.
Hashim menambahkan bahwa pemerintah turut mengalokasikan investasi besar dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan secara berkelanjutan. Perlindungan ini difokuskan pada penyelamatan satwa langka dan terancam punah yang menjadi kebanggaan Indonesia, seperti orangutan, gajah sumatera, dan harimau sumatera dari ancaman kehilangan habitat.
Sebagai wujud penguatan struktur kelembagaan, pemerintah baru-baru ini juga membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove. Lembaga khusus ini dibentuk untuk memastikan pengelolaan ekosistem lahan gambut dan mangrove berjalan lebih fokus, terintegrasi, dan berada langsung di bawah koordinasi Presiden.
“Pemerintah baru-baru ini juga membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah Presiden,” tutur Hashim di akhir pidatonya.
Melalui jajaran langkah terintegrasi ini, Indonesia menyampaikan pesan kuat pada COP31 bahwa penanganan iklim dan perlindungan hutan merupakan prioritas nasional yang terus dieksekusi secara nyata demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang sekaligus mendukung stabilitas ekologi global.
