kalselupdate.id — Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kuat akan mengumpulkan para pimpinan partai politik anggota koalisi untuk membahas pengusulan dua nama calon Wakil Presiden. Langkah politik ini diambil menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia.
Informasi mengenai rencana pertemuan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan bahwa Kepala Negara memiliki kewenangan penuh secara konstitusional untuk menentukan siapa saja dua figur yang akan diajukan ke MPR. Meski proses konsultasi sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden, mekanisme pembicaraan bersama partai-partai koalisi juga berjalan selaras dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Menurut Yusril, kendati jadwal pasti pertemuan tersebut belum diputuskan secara detail, Presiden Prabowo telah menyampaikan isyarat langsung mengenai perlunya berdiskusi bersama jajaran koalisi pendukung pemerintah. Pertemuan itu krusial guna menyatukan pandangan sebelum nama-nama final diserahkan secara resmi.
“Beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” kata Yusril Ihza Mahendra.
Pengunduran diri Gibran dari kursi wakil presiden ini mendadak meramaikan peta perpolitikan nasional dan memunculkan sejumlah nama dalam bursa pengganti. Salah satu figur yang paling santer diperbincangkan oleh publik dan pengamat politik adalah Yusril Ihza Mahendra sendiri, mengingat posisi serta pengalamannya yang panjang di bidang hukum ketatanegaraan.
Menanggapi masuknya nama dirinya dalam bursa calon wakil presiden, Yusril memilih untuk bersikap tenang dan menyerahkan seluruh keputusan akhir kepada Kepala Negara. Menurutnya, munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat merupakan hal yang lumrah dalam dinamika demokrasi yang sehat.
“Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya nggak bisa berkomentar apa-apa,” ujar Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Yusril meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki insting politik yang tajam serta pertimbangan yang sangat matang untuk memilih sosok pendamping yang tepat. Pengganti yang dipilih diharapkan mampu bekerja sama secara solid untuk mengawal roda pemerintahan dan menyelesaikan sisa masa jabatan presiden selama kurang lebih tiga tahun ke depan.
Selain nama Yusril Ihza Mahendra, sosok lain yang turut meramaikan bursa calon wakil presiden adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Sinyal pengusulan nama Pramono menjadi perbincangan hangat di kalangan jurnalis dan tokoh politik usai beredarnya wacana pengisian jabatan kosong tersebut.
Saat dikonfirmasi wartawan mengenai namanya yang masuk dalam bursa kepemimpinan nasional tersebut, Pramono Anung memberikan respons yang tergolong santai. Momen tersebut terjadi sesaat setelah Pramono memimpin rapat koordinasi di tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/11/2026).
Pramono memilih tidak memberikan jawaban eksplisit terkait kesediaannya maupun tanggapannya soal dinamika politik yang berkembang. Dia hanya tertawa lebar menyikapi pertanyaan jurnalis sebelum akhirnya menyudahi sesi tanya jawab dengan menyapa awak media dan meninggalkan lokasi acara.
Sementara itu, dari pihak legislatif, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan rincian tata cara dan batas waktu proses pergantian wakil presiden sesuai regulasi ketatanegaraan yang berlaku. Muzani mengonfirmasi bahwa Presiden memiliki tenggat waktu selama 14 hari kerja untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR sejak surat permintaan resmi diterbitkan oleh majelis.
Proses di tingkat majelis dimulai dari mekanisme pengolahan dan penerimaan surat pengunduran diri dari Gibran Rakabuming Raka secara resmi. Setelah itu, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah-langkah prosedural selanjutnya dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut.
Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan menggelar rapat gabungan yang melibatkan seluruh unsur pimpinan MPR RI beserta perwakilan dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat gabungan ini menjadi sarana penting untuk menyusun tata tertib dan mekanisme pemungutan suara atau penetapan wakil presiden yang baru.
Muzani menambahkan bahwa MPR secara keseluruhan memiliki total waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri efektif untuk memproses, memilih, dan melantik wakil presiden definitif yang baru. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan jalannya roda pemerintahan tanpa hambatan kepemimpinan yang berlarut-larut.
Proses pengisian jabatan wakil presiden ini menjadi momentum penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pihak pimpinan MPR berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung proses ini agar berjalan transparan, demokratis, serta kondusif demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional.
