kalselupdate.id — Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengeliminasi biaya kendaraan distribusi makanan dari komponen anggaran operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kebijakan terbaru ini, biaya operasional ditetapkan maksimal sebesar Rp3.000 per hari per penerima manfaat tanpa mencakup sewa atau pengadaan kendaraan armada distribusi.
Langkah pengeluaran pos biaya kendaraan dari pagu operasional tersebut menandai pengembalian aturan pelaksanaan program kepada ketentuan awal yang pernah berlaku saat tahap awal peluncuran MBG. Kebijakan penyesuaian ini ditegaskan sebagai upaya mengembalikan sistem pendanaan sesuai dengan aturan landasan awal program.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa penyesuaian regulasi tersebut bukan merupakan kebijakan baru yang mendadak, melainkan langkah untuk meluruskan kembali skema pendanaan operasional agar berjalan sesuai aturan yang berlaku sejak awal.
“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp 3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru, kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,” ujar Tysa Novenny dalam keterangannya.
Menurut penjelasan BGN, armada kendaraan distribusi pada dasarnya berstatus sebagai perlengkapan dasar atau fasilitas penunjang yang sifatnya wajib dipenuhi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kedudukan fasilitas transportasi tersebut disetarakan dengan sarana fisik lain yang menyokong layanan, seperti bangunan gedung SPPG, perangkat memasak, hingga peralatan makan yang dipergunakan dalam operasional harian.
Tysa membeberkan bahwa dasar hukum awal mengenai rincian komponen biaya operasional telah termuat secara rinci dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 serta Nomor 1 Tahun 2025. Dalam kedua keputusan tersebut, kendaraan memang tidak pernah dicantumkan sebagai bagian dari komponen biaya operasional SPPG.
Meski demikian, BGN mengakui bahwa dalam dinamika penyempurnaan regulasi selanjutnya sempat diterbitkan Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025. Aturan tersebut sebelumnya sempat memasukkan pos sewa kendaraan ke dalam alokasi komponen biaya operasional harian.
Namun, setelah dilakukan pemantauan dan kajian internal yang lebih mendalam, BGN menilai kendaraan lebih tepat diposisikan sebagai perangkat wajib yang mesti dipersiapkan oleh unit SPPG sejak awal sebelum memulai operasional pelayanan gizi.
“Setelah kami kaji lebih dalam lagi sebaiknya memang kendaraan tidaklah dimasukan kedalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” pungkas Tysa.
Dengan diberlakukannya kembali ketentuan ini, pagu operasional Rp3.000 per penerima manfaat fokus digunakan untuk kebutuhan operasional langsung. Sementara itu, penyediaan armada pengantar makanan menjadi syarat kesiapan sarana yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara SPPG sejak awal pelaksanaan program.
