kalselupdate.id — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas meminta para pelaku usaha minyak dan gas bumi (migas) untuk segera mengeksekusi proyek yang telah memiliki izin. Instruksi ini ditujukan kepada para pemegang konsesi atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tercatat sudah menyelesaikan tahap eksplorasi dan mengantongi persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan atau Plan of Development (POD).
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Forum Hulu Migas yang berlangsung di Kempinski, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026). Menurut Bahlil, saat ini merupakan waktu yang sangat krusial bagi industri migas tanah air untuk bergerak cepat di tengah dinamika pasar energi global yang menguntungkan. Kondisi harga minyak dunia yang sedang menunjukkan tren kenaikan serta meningkatnya permintaan energi secara global menjadi momentum tepat untuk mempercepat produksi.
“Saya meminta kepada bapak ibu yang sudah memegang konsesi yang sudah selesai eksplorasi, dan sudah POD, tolong segera dieksekusi. Ini momentumnya nih. Harga minyak dunia lagi naik, kebutuhan dunia sekarang lagi bagus,” tegas Bahlil Lahadalia.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti pergeseran tren investasi di sektor energi yang kini mulai kembali melirik komoditas minyak dibandingkan emas. Ia menilai minat pelaku usaha untuk mencari minyak kini sudah jauh lebih besar, sehingga tidak ada alasan bagi kontraktor untuk menunda-nunda pengerjaan lapangan yang statusnya sudah siap operasional.
Pemerintah memberikan penekanan khusus agar proyek-proyek yang sudah mengantongi persetujuan POD segera direalisasikan di lapangan. Bahlil menegaskan bahwa jika perusahaan terkait merasa tidak mampu atau menemui kendala untuk menjalankan proyek tersebut, maka konsesi tersebut sebaiknya diserahkan kembali kepada negara agar bisa dikelola oleh pihak lain yang lebih siap.
Teguran ini juga secara terbuka ditujukan kepada PT Pertamina sebagai badan usaha milik negara agar segera melakukan langkah nyata di lapangan. Bahlil menekankan bahwa langkah ini bukan untuk membatasi ruang gerak pelaku usaha, melainkan upaya strategis negara untuk mengejar target produktivitas dan meningkatkan angka lifting migas nasional yang menjadi kebutuhan vital bagi ketahanan energi dalam negeri.
Pemerintah berencana mencari pihak lain yang dianggap mampu dan memiliki kesiapan teknis maupun finansial untuk mengambil alih konsesi yang terbengkalai. Bahlil menjamin bahwa pemerintah akan memfasilitasi proses tersebut guna memastikan tidak ada lagi proyek migas yang tertahan dan tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi minyak nasional. Upaya ini dilakukan agar target lifting yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah dirancang sebelumnya.
Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan Bahlil mencerminkan sikap tegas pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan optimalisasi sektor energi. Dengan kondisi pasar yang mendukung, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan di industri hulu migas dapat bekerja lebih cepat dan efisien demi memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara luas.
