kalselupdate.id — Pemerintah Indonesia tengah menjajaki rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di sejumlah lokasi strategis, antara lain Batam di Kepulauan Riau dan Halmahera di Maluku Utara. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya jangka panjang memperkuat ketahanan energi nasional serta menopang kebutuhan daya kawasan industri dan transisi energi di tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi awal dan kerja sama studi dengan beberapa negara pemilik teknologi nuklir teruji. Penjajakan tersebut saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam untuk memastikan seluruh aspek teknis, keekonomian, hingga tingkat keamanan proyek dapat terpenuhi secara optimal.
Batam menjadi salah satu wilayah prioritas yang masuk dalam pemetaan penempatan fasilitas daya nuklir tersebut. Sebagai pusat industri dan kawasan perdagangan yang terus berkembang pesat, kebutuhan listrik yang stabil, efisien, serta berkelanjutan di Kepulauan Riau menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengkaji peluang pemanfaatan energi nuklir di daerah tersebut.
“Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk pembangkit nuklir. Salah satu di antaranya nuklir yang akan kita tempatkan masih dalam studi, kita akan taruh di Kepri, di Batam, untuk bagaimana mendorong ketahanan energi, ini masih dalam perhitungan,” ujar Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia di Jakarta.
Selain Kepulauan Riau, pemerintah mengarahkan pandangan ke wilayah Halmahera di Maluku Utara yang kini menjadi salah satu pusat utama hilirisasi industri pertambangan nasional. Khusus untuk eksplorasi dan kajian pembangunan PLTN di Halmahera, pemerintah menjajaki kerja sama teknis dengan mitra dari Rusia yang dikenal memiliki keahlian dan pengalaman luas dalam pengelolaan energi nuklir.
“PLTN nuklir yang akan di Halmahera itu, itu adalah kerja sama kalau tidak salah, dalam kajian sekarang masih dalam kajian, itu dengan Rusia,” kata Bahlil Lahadalia menjelaskan skema penjajakan di wilayah timur Indonesia tersebut.
Studi potensi penempatan fasilitas nuklir ini tidak berhenti di Batam dan Halmahera saja. Pemerintah juga memasukkan beberapa wilayah lain di pulau Kalimantan dan Sumatra ke dalam peta kajian teknis. Untuk lokasi di luar Halmahera, pemerintah menegaskan komitmen untuk memprioritaskan kemitraan dengan negara-negara yang memiliki rekam jejak keselamatan tinggi dan pengalaman teruji dalam mengoperasikan instalasi PLTN.
Meskipun sejumlah lokasi dan calon mitra internasional telah masuk dalam radar pengkajian, Bahlil menegaskan bahwa keputusan final mengenai realisasi fisik proyek PLTN belum ditetapkan. Seluruh rencana masih bergantung pada hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang komprehensif untuk mengukur kesiapan dari berbagai lini.
Proses uji kelayakan ini mencakup analisis mendalam mengenai karakteristik geologi daerah tapak, dampak lingkungan, infrastruktur pendukung, hingga jaminan keselamatan bagi masyarakat di sekitar kawasan proyek. Langkah hati-hati ini diambil guna memastikan bahwa pemanfaatan energi nuklir dapat berjalan secara aman dan efisien sesuai standar internasional.
Apabila proyek ini nantinya lolos uji kelayakan dan dinyatakan memenuhi kriteria, kehadiran PLTN diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap keandalan pasokan energi industri nasional sekaligus menopang target pencapaian emisi bersih Indonesia di masa mendatang.
