kalselupdate.id — Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay, memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait adanya operasi politik di balik polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Willem di Jakarta pada Selasa (20/10/2026), sebagai respons atas narasi yang terus berkembang mengenai keaslian dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Willem menegaskan bahwa klaim Jokowi mengenai keberadaan penumpang gelap dan operasi politik dalam polemik tersebut bukanlah pernyataan tanpa dasar. Menurutnya, isu serupa telah dialami Jokowi selama hampir dua tahun sebelum akhirnya berujung pada proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana saat itu pun terdapat indikasi keterlibatan pihak-pihak besar di belakang kelompok yang mempermasalahkan keaslian ijazah tersebut.
Dalam pengamatannya, dinamika politik yang menimpa Jokowi kini telah bergeser menyasar Gibran Rakabuming Raka. Willem menyebutkan sejumlah nama tokoh publik yang dianggap berperan aktif dalam upaya mempertanyakan ijazah Gibran. Ia menduga bahwa serangkaian langkah hukum yang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekadar menguji keabsahan dokumen, melainkan memiliki tujuan politis yang lebih jauh untuk menggugurkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Pernyataan Pak Jokowi menanggapi isu ijazah Mas Wapres ada operasi politik dan ada penumpang gelap membuat kebakaran jenggot tentu punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay.
Lebih lanjut, Willem menilai bahwa kegagalan dalam upaya hukum di Mahkamah Konstitusi akan memicu pergeseran strategi ke ranah parlemen. Ia meyakini bahwa narasi ijazah ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029, di mana Gibran dipandang sebagai figur yang memiliki pengaruh elektoral kuat di mata masyarakat Indonesia. Ketakutan terhadap popularitas Gibran di masa depan disebut menjadi dasar utama munculnya operasi politik tersebut.
Analisis Bara JP juga mengaitkan polemik ijazah Jokowi dan Gibran sebagai rangkaian gerakan sistematis yang berkelanjutan. Willem bahkan menduga skenario serupa dapat diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di masa mendatang. Ia berpendapat bahwa isu ijazah dapat menjadi senjata politik ketiga yang disiapkan untuk mendegradasi posisi Prabowo, mengingat latar belakang pendidikannya yang menempuh studi di luar negeri.
Menurut pandangan Willem, target utama dari rangkaian operasi politik ini adalah untuk menghalangi Prabowo agar tidak dapat maju atau memiliki legitimasi kuat dalam Pemilu 2029. Ia menegaskan bahwa pola serangan yang sama terhadap Jokowi, Gibran, dan potensi serangan ke Prabowo merupakan bagian dari strategi besar yang sudah menjadi rahasia umum di kancah politik nasional.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memberikan konfirmasi bahwa polemik terkait ijazah dirinya maupun ijazah Gibran adalah bagian dari operasi politik yang dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Meskipun isu tersebut terus bergulir di ruang publik dan menimbulkan kegaduhan, Jokowi mengaku tetap tenang dan menganggap dinamika tersebut sebagai hal yang biasa terjadi dalam dunia politik yang sarat akan persaingan kepentingan.
Hingga saat ini, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan ijazah tersebut belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai tuduhan operasi politik yang dilontarkan oleh relawan pendukung pemerintah. Sementara itu, isu keaslian dokumen pendidikan pejabat negara terus menjadi perhatian masyarakat luas seiring dengan semakin dekatnya tahapan politik menuju Pemilu 2029 yang sarat akan ketegangan antar kelompok politik.
