kalselupdate.id — Eskalasi unjuk rasa yang dipicu tuntutan perbaikan biaya hidup di Prancis kini telah meluas ke sejumlah negara lain di daratan Eropa, termasuk Italia, Belgia, Portugal, dan Albania. Aksi yang awalnya digerakkan oleh kelompok pelajar di Prancis tersebut berkembang menjadi gerakan lintas negara yang menyoroti krisis ekonomi, inflasi, hingga standar kualitas layanan publik yang kian menurun.
Meski skala aksi di negara-negara tetangga tidak sebesar yang terjadi di Prancis, ketegangan sempat memuncak hingga menyebabkan bentrokan antara massa demonstran dengan pihak kepolisian. Di Prancis sendiri, kerusuhan pecah pada Sabtu (17/10) di berbagai kota besar, di mana kelompok garis keras dilaporkan merusak fasilitas umum, menjarah butik mewah, hingga menyerang kendaraan petugas keamanan.
Kondisi di Prancis dilaporkan mencapai titik krusial ketika demonstran berpakaian serba hitam menerobos balai kota di Marseille dan meninggalkan coretan grafiti anarkis. Sementara itu, di wilayah Limoges dan Lyon, gedung balai kota serta kantor dinas pariwisata dilaporkan dibakar oleh massa yang marah. Pemerintah Prancis melalui Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 2.400 orang telah ditangkap dalam rangkaian aksi tersebut, sementara hampir 1.000 petugas polisi dan gendarme mengalami luka-luka.
Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka mengecam adanya kegagalan antisipasi dan intelijen dari pihak berwenang dalam menghadapi gelombang protes nasional ini. Meskipun Macron mengakui adanya celah dalam perencanaan pengamanan, ia sempat menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez meski terdapat desakan keras dari politisi oposisi. Nunez sendiri mengakui bahwa kepolisian sempat kehilangan kendali atas situasi di lapangan selama akhir pekan yang mencekam tersebut.
“Ambil semua langkah yang diperlukan guna memastikan transparansi atas kegagalan dalam perencanaan dan intelijen yang berujung pada kekerasan,” tegas Emmanuel Macron kepada jajarannya.
Situasi di Italia juga diwarnai dengan kekacauan serupa, terutama di kota Milan dan Bologna. Polisi antihuru-hara terpaksa menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa yang melemparkan batu serta menjarah pertokoan di area Piazza Duomo. Hingga saat ini, pihak kepolisian Italia telah menangkap sedikitnya 28 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan di berbagai kota besar seperti Turin, Brescia, dan Bergamo.
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, memberikan tanggapan tegas atas tindakan anarkis yang mewarnai protes tersebut. Menurutnya, berunjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara, namun mengubah kota-kota menjadi medan pertempuran bukanlah bagian dari hak tersebut. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan mengenai kerusakan fasilitas publik dan bentrokan fisik yang melibatkan ratusan pemuda di pusat kota.
Di Belgia, ratusan demonstran yang didominasi kaum muda berkumpul di Brussels untuk memprotes kenaikan biaya pendidikan dan kekhawatiran terhadap reformasi yang dinilai menyulitkan akses pendidikan tinggi. Aksi tersebut sempat diwarnai penggulingan mobil dan penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan. Sementara itu, di Lisbon, Portugal, puluhan ribu orang turun ke jalan memprotes tingginya biaya perumahan yang telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2017, yang memicu krisis kesejahteraan bagi warga kelas menengah ke bawah.
Berbeda dengan negara lain, unjuk rasa di Albania memiliki tuntutan yang lebih politis. Massa yang dipimpin oleh mahasiswa mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama dengan alasan korupsi pemerintah, minimnya lapangan pekerjaan, serta buruknya standar pendidikan di negara tersebut. Laporan menunjukkan bahwa pihak kepolisian Albania bahkan sempat melepaskan peluru karet untuk membubarkan massa yang mulai bertindak agresif.
Dampak dari rangkaian kerusuhan ini turut dirasakan oleh warga asing yang berada di lokasi kejadian. Seorang pengusaha asal Belanda, Tije De Boer, menggambarkan situasi di pusat kota Paris saat kerusuhan berlangsung layaknya zona perang. Ia terpaksa mengevakuasi diri bersama anak-anaknya dari hotel di kawasan Place de la Republique yang mengalami kerusakan parah akibat amuk massa.
Pemerintah Prancis kini tengah menyusun metode operasional baru bagi pasukan keamanan untuk menghadapi krisis serupa di masa depan, terutama terkait penanganan penjarah yang melakukan kekerasan sistematis. Meski eskalasi kekerasan sempat mencapai puncaknya dengan adanya satu korban jiwa akibat henti jantung saat demo di Paris, otoritas terkait berupaya melakukan langkah mitigasi agar ketegangan sosial tidak semakin meluas ke wilayah lainnya.
