kalselupdate.id — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara resmi membeberkan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Fakta tersebut diungkapkan Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung di Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, Suyudi memaparkan bahwa Listyo Sigit berperan sebagai pihak utama yang menerima hasil akhir dari rangkaian aksi penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur hukum resmi.
Penyidikan yang dilakukan kepolisian telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara ini, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta (AS). Keempatnya diduga memiliki keterlibatan dalam pembagian peran yang terstruktur untuk memantau target tertentu tanpa melalui mekanisme permohonan izin dari penyidik. Kasus ini mencuat sebagai salah satu pelanggaran serius dalam internal kepolisian yang melibatkan mantan pimpinan tertinggi korps Bhayangkara.
“Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut,” ungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Menurut pemaparan Suyudi, Listyo Sigit diduga memberikan instruksi langsung terkait target penyadapan baik secara lisan maupun melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp kepada Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai Kabagmon Polri. Sebagai penerima hasil akhir atau end user, Listyo disebut menjadi muara dari seluruh data hasil penyadapan yang berhasil dikumpulkan oleh tim di lapangan. Tindakan ini dikategorikan sebagai upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam struktur penyidikan Polri.
Peran strategis lainnya diemban oleh mantan Kadiv TIK Polri, Slamet Uliandi, yang menjabat pada periode 2021 hingga Oktober 2026. Slamet diduga bertindak sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan lampu hijau terhadap pelaksanaan penyadapan ilegal tersebut. Ia juga berperan meneruskan laporan hasil sadapan dalam bentuk laporan harian serta laporan analisis langsung kepada Listyo Sigit sebagai atasan dan pengguna akhir data tersebut.
Di sisi operasional, Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Plt Kabagmon sejak Desember 2024 hingga Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan yang diteruskan oleh Slamet Uliandi. Eko memberikan persetujuan operasional melalui pesan singkat tanpa adanya surat permohonan resmi dari penyidik. Hal serupa dilakukan oleh Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Plt Kabagmon setelahnya, di mana ia menerima perintah langsung dari Listyo untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur yang benar.
Ahrie Sonta juga disebut berperan aktif dalam mengoordinasikan operator untuk melakukan pengawasan atau surveillance terhadap target yang telah ditentukan. Dalam upaya menutupi jejak digital, Ahrie memerintahkan penghapusan seluruh data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log komunikasi. Selain itu, ia juga menginstruksikan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan sebagai sarana koordinasi dalam aksi ilegal tersebut untuk menghilangkan bukti-bukti krusial di hadapan penyidik.
Terungkapnya kasus ini menandai babak baru dalam penegakan hukum di internal Polri terkait penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan alat sadap. Seluruh temuan yang disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi di DPR merupakan hasil dari rangkaian penyidikan mendalam terhadap dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh para petinggi kepolisian pada periode sebelumnya. Proses hukum terhadap keempat tersangka saat ini masih terus berjalan untuk mengungkap lebih jauh dampak serta lingkup dari operasi penyadapan yang sempat terjadi.
