kalselupdate.id — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI secara resmi telah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah administratif ini diambil sebagai bentuk kepatuhan kementerian terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan tetap dari Mahkamah Agung terkait status pendidikan tersebut.
Pihak pengacara Kemendikdasmen selaku pihak tergugat menyampaikan pemberitahuan resmi pencabutan surat keterangan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis, 12 November 2026. Dokumen pencabutan tersebut juga telah diserahkan secara langsung kepada majelis hakim yang menangani perkara gugatan terkait di pengadilan.
“Mengingat objek sengketa ini sudah kami cabut dan secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon agar pemeriksaan perkara lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan kembali,” ujar kuasa hukum pihak Kemendikdasmen di hadapan majelis hakim PTUN Jakarta.
Langkah pencabutan ini merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 742 K/TUN/2026 yang ditetapkan pada 3 Oktober 2026. Putusan tersebut menguatkan hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta putusan PTUN Jakarta sebelumnya yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sempat diterbitkan bagi Gibran Rakabuming Raka.
Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan wakil presiden pada tahun 2024 lalu. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat keterangan nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Selain mencabut surat tersebut, pihak tergugat juga diperintahkan untuk menarik kembali dokumen yang beredar di pihak terkait agar dapat dimusnahkan. Proses hukum ini sempat berjalan cukup panjang melalui beberapa tahapan, mulai dari gugatan awal di tingkat pertama yang sempat tidak diterima, hingga akhirnya dikabulkan melalui jalur kasasi di tingkat Mahkamah Agung.
Seiring dengan terbitnya keputusan tersebut, Kemendikdasmen meminta agar gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT yang mempersoalkan objek serupa juga dihentikan. Pihak kementerian menegaskan bahwa karena objek sengketa yakni surat keterangan penyetaraan telah dinyatakan tidak ada, maka tidak ada lagi dasar hukum bagi pengadilan untuk melanjutkan persidangan terkait materi gugatan tersebut.
Sebelumnya, dalam rangkaian persidangan, terungkap bahwa terdapat sengketa administratif terkait bukti pendukung ijazah SMA dari luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam catatan putusannya sempat menyoroti ketiadaan bukti fisik ijazah yang menjadi syarat utama penerbitan surat penyetaraan pendidikan dari kementerian terkait.
Pencabutan surat keterangan ini menjadi babak baru dalam rangkaian panjang sengketa administratif pendidikan yang melibatkan dokumen kenegaraan. Hingga saat ini, pihak kementerian terus memproses pemenuhan kewajiban administratif sesuai dengan amar putusan kasasi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum di Indonesia.
