kalselupdate.id — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait status surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa langkah resmi lembaga legislatif tersebut akan segera dilakukan segera setelah masa reses berakhir.
Hingga saat ini, pembahasan mengenai putusan tersebut masih berada pada tahap diskusi informal di antara fraksi-fraksi yang ada di parlemen. Proses koordinasi lintas fraksi ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum melangkah ke mekanisme resmi yang diatur dalam tata tertib DPR. Pihak legislatif kini juga tengah menunggu salinan resmi putusan MA sebagai dasar pijakan hukum untuk pembahasan lebih lanjut di lingkungan parlemen.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak masukan dari berbagai organisasi masyarakat serta anggota dewan lintas fraksi mengenai dinamika politik yang muncul akibat putusan tersebut. Masa reses DPR dijadwalkan berakhir dalam waktu dekat, sehingga pembukaan masa sidang diharapkan menjadi momentum bagi parlemen untuk mulai menindaklanjuti aspirasi publik secara formal dan terukur sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Dinamika ini bermula dari putusan Mahkamah Agung nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi dari seorang warga bernama Subhan. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan-putusan sebelumnya yang sempat dikeluarkan oleh PTUN Jakarta dan PT TUN yang menolak gugatan tersebut.
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut merupakan instrumen yang digunakan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mahkamah Agung dalam amar putusannya memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan, serta menghukum pihak tergugat dalam hal ini Kemendikdasmen untuk membayar biaya perkara.
Sebelumnya, polemik mengenai ijazah ini sempat bergulir panjang melalui jalur hukum di tingkat PTUN. Dalam catatan perkara 62/G/2026/PTUN.JKT, penggugat mempertanyakan validitas dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi syarat administratif pencalonan. Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga pernah menyinggung perihal bukti ijazah SMA dari luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut dalam sidang perselisihan hasil pemilu.
Terkait dengan langkah ke depan, pimpinan DPR berkomitmen untuk tetap menjaga mekanisme yang berlaku di lembaga tersebut. Dasco menegaskan bahwa setelah masa sidang dibuka kembali, DPR akan mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kewenangannya. Kepastian mengenai tindak lanjut ini diharapkan dapat menjawab berbagai spekulasi dan aspirasi masyarakat yang berkembang terkait status dokumen administratif Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Seluruh proses nantinya akan dilakukan secara transparan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. DPR menekankan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru sebelum mendapatkan salinan putusan resmi dari MA, yang menjadi rujukan utama dalam menentukan langkah konstitusional yang harus diambil oleh dewan. Saat ini, fokus utama DPR tetap pada persiapan pembukaan masa sidang untuk mengagendakan pembahasan mengenai isu-isu strategis nasional, termasuk polemik hukum yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.
