kalselupdate.id — Koalisi sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berhasil unggul tipis dalam pemilihan umum legislatif yang berlangsung pada 27 Oktober lalu. Meski keluar sebagai pihak yang memenangkan suara terbanyak, perolehan kursi koalisi tersebut belum cukup untuk membentuk pemerintahan baru di parlemen Israel, Knesset. Berdasarkan data resmi yang dirilis Komite Pemilu Pusat Israel (CEC) pada Jumat (30/10/2026), koalisi tersebut masih jauh dari ambang batas mayoritas yang disyaratkan.
Hasil akhir penghitungan suara menunjukkan bahwa koalisi Netanyahu hanya mampu mengamankan 53 kursi dari total 120 kursi yang tersedia di parlemen. Partai Likud, yang menjadi kendaraan politik Netanyahu, tetap memegang posisi sebagai fraksi tunggal terbesar dengan perolehan 27 kursi. Sementara itu, kubu oposisi yang dimotori oleh Gadi Eisenkot dari Partai Yashar berhasil mengumpulkan 48 kursi, menciptakan dinamika politik yang sangat ketat dan menantang bagi stabilitas pemerintahan ke depan.
Tingkat partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi kali ini tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 77,9 persen dari sekitar 7,3 juta pemilih yang terdaftar. Total suara sah yang masuk ke sistem penghitungan mencapai 5.716.655 suara, yang menurut otoritas setempat merupakan rekor partisipasi tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Proses pemeriksaan akhir telah diselesaikan oleh CEC guna memastikan akurasi data setelah adanya berbagai aduan selama masa pemungutan suara.
Perolehan kursi secara rinci mencakup Partai Likud dengan 27 kursi, diikuti Partai Yashar 21 kursi, B’Yachad 12 kursi, Joint List 11 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, Partai Ra’am 8 kursi, Yisrael Beytenu 7 kursi, United Torah Judaism 7 kursi, Otzma Yehudit 7 kursi, Shas 6 kursi, dan Religious Zionism 6 kursi. Koalisi Netanyahu sendiri terdiri atas Partai Likud, Shas, United Torah Judaism, Otzma Yehudit, dan Religius Zionism.
Kondisi parlemen yang terfragmentasi ini membuat partai-partai Arab Israel, yakni Joint List dan Partai Ra’am, kini memegang peran strategis sebagai penentu dalam negosiasi koalisi. Perolehan total 19 kursi oleh partai-partai Arab tersebut mencatatkan sejarah baru, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan perolehan pada periode sebelumnya. Namun, posisi mereka dalam peta koalisi masih belum menentu mengingat adanya ketegangan politik yang melibatkan isu pendanaan asing yang sempat mencuat.
“Laporan yang beredar sepanjang hari ini sama sekali tidak berdasar,” tegas Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya tuduhan dari kubu Netanyahu terkait dugaan kecurangan pemilu, termasuk tuduhan adanya pendanaan dari Qatar untuk memengaruhi suara. Baik pihak Joint List, Partai Ra’am, maupun otoritas Qatar telah membantah keras tuduhan tersebut. Sementara itu, kubu oposisi melalui Gadi Eisenkot menuding bahwa narasi kecurangan tersebut sengaja dihembuskan untuk mendelegitimasi hasil pemilu yang sah.
Sesuai dengan jadwal konstitusional, hasil akhir pemilu akan diserahkan kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada Rabu (4/11) mendatang. Presiden kemudian akan memulai rangkaian konsultasi dengan para pemimpin partai politik untuk menentukan siapa yang akan diberi mandat membentuk pemerintahan. Mengingat tidak adanya partai yang meraih mayoritas mutlak, negosiasi koalisi diprediksi akan berlangsung alot dan memakan waktu cukup panjang.
Ketidakpastian politik ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kebuntuan pemerintahan yang berkepanjangan. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak ada kesepakatan koalisi yang mampu membentuk pemerintahan yang stabil, Israel berisiko menghadapi skenario pemilu ulang. Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa ketidakmampuan membangun koalisi mayoritas sering kali memaksa negara tersebut untuk kembali ke kotak suara, yang tentu akan menambah beban bagi stabilitas politik nasional.
