kalselupdate.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungannya terhadap langkah Polri dalam menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari total korporasi yang terjerat hukum tersebut, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing atau investor asing. Penegakan hukum ini dinilai sebagai langkah krusial untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Puan menegaskan bahwa proses hukum terhadap korporasi yang terlibat harus dilakukan secara transparan dengan mengedepankan integritas serta akuntabilitas tinggi. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya berhenti pada aspek pemadaman api atau pemulihan lahan saja, melainkan harus menyentuh ranah penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang lalai atau sengaja memicu bencana tersebut.
“Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,” tegas Ketua DPR RI Puan Maharani.
Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya perlindungan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana karhutla. Ia meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk tetap menjaga kesinambungan perhatian kepada warga selama proses hukum berlangsung, terutama bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat peristiwa tersebut. Kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hidup bagi para pekerja dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi kejadian.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa pihaknya telah menangani 104 laporan polisi terkait kasus karhutla dengan dugaan pelaku dari pihak korporasi. Dari sekian banyak laporan tersebut, 20 perusahaan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui serangkaian penyidikan intensif. Selain 16 perusahaan domestik, empat perusahaan PMA kini juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.
Puan Maharani menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif kepada warga mengenai progres penanganan yang telah dilakukan. Hal ini mencakup informasi mengenai pekerjaan yang sudah tuntas, kebutuhan mendesak yang masih harus dipenuhi, serta berbagai bentuk dukungan yang dapat diandalkan oleh warga terdampak. Transparansi informasi tersebut diharapkan dapat meredam keresahan masyarakat di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
Pemerintah juga didorong untuk melakukan langkah antisipatif guna meminimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Mengingat kasus ini melibatkan banyak korporasi besar, keberpihakan negara kepada hak-hak pekerja dan warga sekitar menjadi prioritas utama. Harapannya, ketegasan Polri dalam memproses kasus ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk lebih patuh terhadap aturan lingkungan hidup yang berlaku demi mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.
