kalselupdate.id — Rombongan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil berhasil menembus barikade aparat kepolisian dan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10). Aksi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi unjuk rasa pertama yang berhasil mencapai titik tersebut setelah serangkaian upaya serupa sebelumnya kerap diadang oleh aparat keamanan.
Di lokasi, massa aksi tampak membentangkan sejumlah spanduk dengan narasi protes, di antaranya bertuliskan ‘All Eyes on Karhutla’ serta kritik terhadap kepemimpinan pemerintahan saat ini. Sementara itu, sebagian peserta aksi lainnya tertahan oleh barisan aparat di beberapa titik di sekitar Bundaran HI dan tidak dapat bergabung dengan kelompok utama. Situasi sempat memanas ketika sejumlah peserta berupaya menerobos barikade petugas namun segera dikejar oleh aparat yang berjaga.
Salah satu peserta aksi bernama Rian, yang datang dari perguruan tinggi di Jawa Barat, menyatakan bahwa kehadiran mereka di jalanan merupakan bentuk ekspresi konstitusional warga negara. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kegelisahan atas kondisi bangsa saat ini dan bukan ditujukan untuk menciptakan kerusuhan. Keinginan utama para peserta adalah agar aspirasi mereka didengar langsung oleh pemerintah yang berkuasa.
“Kami enggak mau bikin rusuh. Kami cuma gelisah dan ingin suara kami didengar,” tegas Rian, salah satu peserta aksi dari perguruan tinggi di Jawa Barat.
Peserta aksi lainnya, Aqil, menambahkan bahwa demonstrasi tersebut dipicu oleh berbagai persoalan ekonomi dan sosial, termasuk mahalnya biaya pendidikan serta kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia juga menyoroti krisis kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, yang menurutnya sudah sepatutnya ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat.
Lebih lanjut, massa aksi yang tergabung dalam Komite Sadar menuntut perubahan dalam tata kelola anggaran negara. Mereka mendesak agar alokasi APBN untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dihentikan karena dianggap sarat dengan kepentingan politik. Menurut mereka, anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak bagi masyarakat luas.
Aksi ini melibatkan berbagai organisasi mahasiswa dari berbagai universitas besar di Indonesia, seperti BEM Universitas Indonesia, BEM KM UPN Veteran Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, BEM Universitas Diponegoro, serta Serikat Mahasiswa UGM. Dalam aksinya, mereka mengusung tema besar bertajuk ‘Tepati atau Pergi’ dan menggunakan simbol tiga jari sebagai identitas perlawanan yang mengadopsi semangat gerakan prodemokrasi internasional.
Selain di Jakarta, gelombang aksi serupa juga dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta, tepatnya di area gedung DPRD, depan Istana Negara, dan kawasan Nol Kilometer. Kelompok penggerak aksi di Yogyakarta, melalui akun Gejayan Memanggil, menekankan pentingnya solidaritas lintas elemen dengan mengajak peserta untuk tidak hanya mengandalkan jaket almamater, melainkan bersatu dalam pakaian sipil sebagai pemilik tuntutan yang sama.
Secara keseluruhan, terdapat lima tuntutan utama yang dibawa oleh Komite Sadar. Selain penetapan status bencana nasional akibat kerusakan ekologis, mereka mendesak pemerintah untuk menuntaskan kebijakan satu peta guna melindungi hak ruang hidup masyarakat. Mereka juga menuntut penurunan biaya pendidikan, penyediaan lapangan kerja yang berkualitas, serta perbaikan layanan dasar seperti kesehatan dan akses air bersih.
Poin tuntutan lainnya mencakup upaya serius pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dianggap semakin subur di lingkungan kekuasaan. Komite Sadar juga menuntut penghentian militerisasi ruang sipil serta perlindungan terhadap aktivis yang kerap mengalami represi. Mereka menyinggung sejumlah kasus kekerasan yang menimpa masyarakat dan aktivis sebagai bukti nyata adanya ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Menanggapi aksi tersebut, pihak kepolisian mengerahkan sebanyak 14.324 personel gabungan TNI-Polri di sejumlah titik strategis di Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyebutkan bahwa terdapat puluhan kegiatan aspirasi masyarakat yang berlangsung di wilayah DKI Jakarta pada hari yang sama. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tetap terbuka terhadap masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari ruang interaksi yang positif.
