kalselupdate.id — Mantan Presiden Paraguay Santiago Pena diperintahkan untuk menjalani penahanan pra-persidangan oleh otoritas kehakiman setempat setelah didakwa terlibat dalam skandal keuangan bank digital Ueno. Kebijakan penahanan ini dijatuhkan oleh Hakim Humberto Otazu menyusul kolapsnya lembaga keuangan tersebut yang mengakibatkan hampir tiga juta nasabah kehilangan akses terhadap dana simpanan mereka.
Hakim Humberto Otazu menetapkan bahwa Pena harus menjalani masa penahanan di markas Resimen Pengawal Presiden, sebuah fasilitas militer khusus di Paraguay, bukan di penjara konvensional. Keputusan menempatkan mantan kepala negara di markas militer tersebut diambil untuk memastikan Pena tidak melarikan diri dan tetap berada di wilayah hukum Paraguay selama seluruh proses hukum serta penyelidikan komprehensif berlangsung.
Berdasarkan laporan pemeriksaan awal, jaksa penuntut umum mendakwa Pena atas tuduhan melakukan pelanggaran kepercayaan dan penyalahgunaan wewenang demi memperoleh keuntungan pribadi. Penetapan status hukum ini menjadi titik puncak dari investigasi mendalam terhadap pengelolaan dana publik yang dialirkan ke institusi perbankan swasta selama masa kepemimpinannya.
Selain mantan presiden, skandal besar ini juga menyeret Kepala Bank Sentral Paraguay Carlos Carvallo. Carvallo menghadapi tuntutan hukum serupa atas penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kepercayaan, dengan tambahan sangkaan pemalsuan dokumen resmi pemerintah. Pihak pengadilan pun telah memerintahkan Carvallo untuk menjalani penahanan pra-persidangan bersamaan dengan proses hukum yang menjerat Pena.
Pusat dari skandal perbankan ini berakar pada hubungan erat antara Pena dan Ueno, sebuah bank berbasis digital yang mengalami pertumbuhan secara masif dalam waktu singkat di bawah masa pemerintahannya. Penyelidikan mengungkap bahwa pesatnya ekspansi bisnis bank tersebut disokong oleh suntikan dana publik bernilai fantastis yang diperkirakan mencapai lebih dari 800 juta dollar AS.
Dukungan finansial skala besar dari pemerintah memungkinkan Ueno menarik jutaan nasabah baru dalam periode singkat. Namun, pertumbuhan agresif tersebut tidak diimbangi dengan tata kelola risiko yang sehat, hingga akhirnya bank digital tersebut mengalami masalah keuangan serius terkait solvabilitas yang berujung pada tindakan tegas dari otoritas pengawas keuangan.
Regulator keuangan Paraguay mengambil langkah drastis dengan mengambil alih kendali operasional Ueno akibat kekhawatiran mendalam terhadap kemampuan solvabilitas bank tersebut. Pengambilalihan mendadak ini berdampak langsung pada hampir tiga juta nasabah yang seketika kehilangan kemampuan untuk mengakses simpanan tabungan mereka maupun mentransaksikan kartu perbankan yang mereka miliki.
Dampak pemblokiran akses keuangan tersebut dengan cepat memicu gelombang demonstrasi massal dan kerusuhan di berbagai wilayah Paraguay. Ribuan masyarakat yang merasa dirugikan turun ke jalanan untuk menuntut pengembalian dana mereka secara utuh, yang pada beberapa titik lokasi berujung pada bentrokan fisik dengan aparat kepolisian yang menjaga keamanan.
Guna meredam krisis sosial yang kian meluas, Bank Sentral Paraguay mengumumkan bahwa setidaknya 1,2 juta nasabah telah menerima pengembalian sebagian atau seluruh simpanan mereka melalui mekanisme asuransi yang dijamin pemerintah. Kendati demikian, langkah pemulihan ini belum mampu meredakan kemarahan publik karena masih banyak warga yang menggantungkan nasib tabungannya tanpa kepastian waktu pengembalian.
Dalam berkas dakwaan yang diajukan, tim jaksa memaparkan secara rinci bagaimana Pena diduga kuat memanfaatkan pengaruh politiknya untuk mengarahkan dana publik ratusan juta dollar AS ke dalam rekening Ueno. Lebih jauh lagi, ia dituding sengaja melindungi bank digital tersebut dari pengawasan ketat regulator di tengah maraknya indikasi praktik pemberian pinjaman berisiko tinggi.
Sorotan jaksa juga tertuju pada keputusan Pena menunjuk Carlos Carvallo sebagai Kepala Bank Sentral Paraguay pada tahun 2023. Rekam jejak Carvallo menunjukkan bahwa sebelum menduduki posisi puncak di bank sentral, ia merupakan pejabat eksekutif di perusahaan yang belakangan bertransformasi menjadi Ueno, yang mengindikasikan adanya benturan kepentingan yang nyata.
Tuduhan berat lain yang mengemuka adalah pembiaran yang dilakukan Pena terhadap penempatan dana pensiun negara di Ueno hingga mencapai nilai 355 juta dollar AS. Jumlah simpanan dana pensiun tersebut dicatat telah melampaui batas maksimal yang secara tegas diatur dan diperbolehkan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku di Paraguay.
Menanggapi seluruh tuduhan dan dakwaan hukum yang diarahkan kepadanya, Pena secara tegas membantah telah melakukan pelanggaran hukum atau tindakan koruptif. Ia bergeming bahwa kemelut yang menimpa institusi perbankan tersebut murni disebabkan oleh kendala teknis dan dinamika regulasi sektor keuangan.
blockquote>“Persoalan yang menimpa Ueno merupakan masalah regulasi,” ujar mantan Presiden Paraguay Santiago Pena saat membantah tuduhan penyalahgunaan wewenang yang dialamatkan kepadanya.
Skandal yang mengguncang sektor perbankan ini bereskalasi cepat menjadi krisis politik nasional yang menekan posisi kepresidenan. Pena sempat mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, namun permohonan tersebut secara resmi ditolak oleh parlemen Paraguay yang justru memilih untuk meluncurkan proses pemakzulan secara formal.
Langkah penolakan dan pemakzulan oleh anggota parlemen disengaja untuk menutup celah bagi Pena dalam memperoleh hak kekebalan hukum politik yang dapat melekat jika ia mundur secara sukarela. Proses politik tersebut berujung pada pencopotan posisi Pena dari kursi kepresidenan tidak lama sebelum perintah penahanan pra-persidangan diterbitkan oleh pengadilan.
Pasca-pencopotan Pena, Pedro Alliana yang merupakan wakil dari Partai Colorado resmi dilantik sebagai Presiden Paraguay yang baru. Pelantikan ini dilakukan di tengah situasi politik yang serba tidak menentu, mengingat Alliana sendiri saat ini juga tengah masuk dalam radar penyelidikan terkait runtuhnya bank digital Ueno.
Dalam pidato pembukaannya setelah diambil sumpah, Presiden Pedro Alliana menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan penyelesaian krisis perbankan tersebut. Ia berjanji akan mengerahkan segala upaya pemerintah untuk membantu para nasabah yang terdampak agar bisa mendapatkan kembali hak atas simpanan dana mereka secepat mungkin.
