kalselupdate.id — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai tuduhan serius terkait upaya perebutan kekuasaan secara inkonstitusional setelah blok politik yang dipimpinnya gagal mempertahankan kursi kepemimpinan dalam pemilihan umum parlemen pekan lalu. Tuduhan kudeta tersebut mencuat menyusul langkah Netanyahu yang dinilai melibatkan dinas keamanan internal demi menganulir hasil pemungutan suara resmi.
Sejumlah kalangan politisi oposisi dan komentator terkemuka menuding Netanyahu sengaja memanfaatkan badan intelijen domestik Israel, Shin Bet, sebagai instrumen politik untuk menggugat legitimasi pemilu. Manuver tersebut dipandang sebagai taktik putus asa sang petahana guna mempertahankan kekuasaannya di tengah kekalahan suara dari faksi penantang.
Eskalasi ketegangan bermula ketika perolehan suara aliansi Netanyahu tercatat tertinggal di belakang kubu oposisi setelah proses penghitungan rampung. Hasil tersebut sebagian besar dipicu oleh lonjakan tingkat partisipasi pemilih dari kalangan warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel yang memberikan hak suara mereka secara masif.
Tingginya antusiasme kelompok minoritas tersebut memberikan dorongan elektoral signifikan bagi partai-partai representasi warga Palestina, yakni Ra’am dan Joint List. Berdasarkan hasil pemungutan suara, kedua entitas politik tersebut berhasil mengamankan total 19 kursi di parlemen Israel, Knesset, yang mencatatkan rekor keterwakilan tertinggi sepanjang sejarah keikutsertaan mereka.
Sebagai respons atas hasil tersebut, Netanyahu dituduh berupaya mendelegitimasi kemenangan partai-partai pimpinan warga Palestina demi menahan laju perolehan kubu lawan. Langkah delegitimasi tersebut kemudian bergulir menjadi penyelidikan formal yang dikoordinasikan langsung oleh pucuk pimpinan dinas intelijen domestik.
Lebih dari sepekan setelah hasil penghitungan suara diumumkan ke publik, Kepala Shin Bet David Zini memimpin langsung penyelidikan khusus atas dugaan kecurangan pemilu di lingkungan komunitas pemilih Palestina. Fokus penyelidikan tersebut mencakup sangkaan praktik penyuapan, manipulasi suara, hingga tuduhan intervensi kekuatan asing.
Kendati dugaan yang dilontarkan tergolong berat, pihak Shin Bet sampai saat ini belum merilis satu pun bukti konkret kepada publik untuk mendukung tudingan kecurangan tersebut. Ketiadaan bukti awal ini memperkuat kecurigaan bahwa penyelidikan dirancang semata-mata untuk menggagalkan pengesahan hasil elektoral.
Tindakan aparat keamanan di lapangan kian memperuncing polemik setelah personel Shin Bet menangkap seorang jurnalis kontributor Middle East Eye, Abd Abu Shahadeh, pada Selasa (3/11). Pihak intelijen berdalih bahwa penahanan figur jurnalis tersebut dilakukan atas dasar prosedur investigasi yang berkaitan dengan isu keamanan negara.
Laporan media domestik juga mengungkap rencana Zini untuk memperluas pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh kunci politik Palestina di Israel. Sejumlah anggota parlemen terpilih yang masuk dalam daftar rencana interogasi meliputi Ahmad Tibi, Sami Abou Shahadeh, Mansour Abbas, hingga Ayman Odeh.
Langkah agresif lembaga intelijen di bawah kepemimpinan Zini tersebut sontak memantik kecaman keras dari jajaran pimpinan oposisi. Pemimpin Partai Demokrat Israel, Yair Golan, secara terbuka memperingatkan bahwa tatanan demokrasi negara sedang berada di bawah ancaman pembongkaran yang sistematis.
“Polisi menahan aktivis politik tanpa surat perintah. Shin Bet mencoba menginterogasi pejabat terpilih senior tanpa memberikan bukti. Pemerintah yang akan segera lengser menolak mengakui hasil pemilu,” tegas Pemimpin Partai Demokrat Israel Yair Golan.
Golan lebih lanjut menegaskan bahwa manuver yang dipertontonkan Netanyahu merupakan bentuk upaya kudeta terang-terangan yang berpotensi memicu perebutan kekuasaan secara paksa. Ia menilai pengabaian terhadap mandat rakyat merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip dasar negara hukum.
Kecaman senada dilontarkan oleh mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid pada Selasa (3/11). Lapid secara lugas menuduh Netanyahu tengah berupaya merusak pilar demokrasi serta mencuri mandat pemilu dengan menyalahgunakan loyalitas para pejabat kepercayaannya di instansi keamanan negara.
Pernyataan tajam Lapid tersebut secara luas dipahami merujuk langsung kepada figur David Zini, perwira yang ditempatkan secara khusus oleh Netanyahu sebagai pimpinan tertinggi Shin Bet. Posisi Zini dianggap rentan terhadap bias partisan yang membela kepentingan politik kekuasaan petahana.
Sementara itu, tokoh penting blok oposisi lainnya, Gadi Eisenkot, menyuarakan kritik terukur dengan menyebut manuver Netanyahu sebagai operasi terorganisasi demi menyabotase demokrasi. Eisenkot menyoroti bahaya hasutan terhadap pejabat terpilih, provokasi kekerasan jalanan, serta pelemahan marwah lembaga penegak hukum yang terus digencarkan kubu pemerintah.
Gelombang kritik tidak hanya datang dari panggung politik, tetapi juga disuarakan secara lantang oleh para jurnalis dan analis senior di media massa Israel. Analis militer surat kabar Haaretz, Amos Harel, menyebut Netanyahu bersama lingkaran intinya dan kolaborator keamanan tengah menyeret negara ke dalam krisis konstitusional paling genting dalam sejarah.
Harel mengidentifikasi rangkaian manuver tersebut sebagai upaya kudeta rezim yang mengadopsi taktik umum rezim otoriter. Pola yang digunakan dinilai mencakup manipulasi badan intelijen rahasia, hasutan terhadap kelompok minoritas, ancaman instabilitas jalanan, hingga pengingkaran terhadap hasil penghitungan suara yang sah.
Nada serupa disampaikan jurnalis surat kabar bisnis Calcalist, Moshe Gorali, yang menyoroti betapa berbahayanya pengerahan instrumen intelijen untuk membatalkan suara rakyat. Gorali menegaskan bahwa penolakan kepemimpinan terhadap keputusan pemilu merupakan eskalasi krisis politik yang sangat mengkhawatirkan.
Di sisi lain, jurnalis investigasi Ynet, Ronen Bergman, menyimpulkan situasi tersebut secara lugas dengan menyatakan bahwa Israel saat ini benar-benar tengah berada di tengah-tengah percobaan kudeta. Penilaian tersebut didasarkan pada runtuhnya netralitas lembaga negara yang terseret dalam pusaran sengketa kekuasaan.
Di tengah kegaduhan tuduhan kecurangan tersebut, Komite Pemilihan Pusat Israel secara resmi telah menyerahkan dokumen hasil akhir pemilu kepada Presiden Isaac Herzog pada Rabu (4/11). Penyerahan berkas resmi ini secara fungsional membantah segala narasi yang menyebut adanya kecurangan sistematis dan meluas dalam pemungutan suara.
Kendati Komite Pemilihan Pusat telah memvalidasi hasil pemilu, Shin Bet tetap bersikukuh melanjutkan investigasi terkait dugaan pelanggaran. Keputusan lembaga telik sandi tersebut terus menuai kecaman luas karena dianggap memaksakan diri menjadi alat manuver politik untuk menggoyang hasil yang sah.
Seorang pejabat yang mengetahui jalannya proses tersebut membocorkan kepada Ynet bahwa penyelidikan yang dikomandoi Shin Bet sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang memadai. Sumber anonim tersebut mengkritik Zini karena dinilai tidak memahami batasan hukum serta kedudukan lembaganya dalam kerangka peradilan.
Kredibilitas penyelidikan semakin diragukan setelah laporan internal Ynet mencatat bahwa Shin Bet telah menyisir lebih dari 1.000 laporan dugaan kecurangan pemilu. Dari ribuan laporan yang masuk tersebut, tidak ditemukan satu pun indikasi pelanggaran yang memiliki basis data kredibel.
Laporan investigasi Haaretz turut mengungkap anomali waktu pelaksanaan penyelidikan. Dari seluruh rentetan perkara, hanya ada satu penyelidikan Shin Bet yang dimulai sebelum hari pencoblosan, sementara seluruh penyelidikan berskala besar yang membidik politisi dan aktivis Palestina baru dibuka secara mendadak setelah kekalahan Netanyahu terlihat jelas.
Latar belakang kepemimpinan David Zini kini menjadi sorotan tajam di tengah krisis kepercayaan publik terhadap dinas intelijen. Zini ditunjuk langsung oleh Netanyahu tahun lalu di tengah gelombang kekhawatiran masyarakat mengingat rekam jejak politiknya yang condong ke spektrum sayap kanan keras.
Zini merupakan mantan perwira militer senior dan tercatat pernah bermukim di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan Suriah dengan relasi yang sangat erat bersama kelompok pemukim. Media lokal mencatat Zini pernah berpandangan bahwa meski pimpinan intelijen harus patuh hukum, loyalitas akhir seorang kepala badan intelijen tetap berada di tangan perdana menteri.
Seorang sumber penegak hukum mengungkapkan kepada Channel 13 News bahwa Zini telah menyebutkan nama-nama tokoh tanpa landasan bukti faktual dan sekadar mengulang narasi propaganda Partai Likud. Tindakan ceroboh tersebut dinilai telah menciptakan krisis integritas paling parah di tubuh Shin Bet selama beberapa dekade terakhir.
Indikasi campur tangan kekuasaan kian menguat menyusul laporan investigasi Channel 12 News pada Rabu (4/11) yang menguak peran figur lingkar dalam Netanyahu. Stasiun televisi tersebut membeberkan bahwa penyelidikan pemilu ini dipandu secara intensif oleh wakil kepala Shin Bet yang memiliki relasi luar biasa dekat dengan sang perdana menteri.
Pejabat wakil yang dirahasiakan identitasnya tersebut dilaporkan mengontrol jalannya pemeriksaan dan memberikan instruksi langsung kepada para penyidik lapangan. Kendali operasional itu tetap dipaksakan berjalan meski para penegak hukum menilai materi bukti yang terkumpul masih sangat jauh dari syarat minimal untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pihak-pihak yang dibidik.
