kalselupdate.id — Pemerintah Prancis menetapkan status waspada tinggi dengan mengerahkan sebanyak 70.000 personel kepolisian di seluruh penjuru negeri pada Sabtu (24/10) waktu setempat. Langkah pengamanan skala besar ini diambil untuk mengantisipasi gelombang unjuk rasa lanjutan yang dipicu oleh kemarahan publik atas lonjakan biaya hidup serta tuntutan perbaikan kondisi pendidikan dari kalangan pelajar sekolah menengah.
Pengerahan pasukan keamanan secara masif ini dilakukan menyusul aksi unjuk rasa pada pekan sebelumnya yang berakhir dengan kerusuhan parah di sejumlah kawasan. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menggelar rapat darurat bersama dewan pertahanan yang dihadiri oleh para menteri serta pejabat tinggi negara, sebelum dijadwalkan menemui jajaran pimpinan aparat keamanan secara langsung.
Besarnya skala krisis domestik ini memaksa Presiden Emmanuel Macron mengambil keputusan strategis di tingkat internasional. Kepala negara Prancis tersebut dilaporkan menunda rencana kunjungan kerjanya ke Nigeria dan Senegal yang semula dijadwalkan pada akhir bulan ini, demi memfokuskan perhatian penuh pada penanganan situasi keamanan di dalam negeri.
Gelombang protes yang kini meluas ke seluruh penjuru Prancis awalnya dipicu oleh aksi unjuk rasa para siswa sekolah menengah terkait kondisi kegiatan belajar-mengajar. Namun, gerakan tersebut dengan cepat membesar dan mendapat dukungan luas dari masyarakat umum yang terbebani oleh tingginya biaya hidup di tengah ketidakpastian ekonomi.
Sebagai upaya meredam ketegangan, Macron pekan ini sempat mengadakan pertemuan perdana secara langsung dengan perwakilan organisasi siswa sekolah menengah. Meski demikian, dialog tersebut belum membuahkan kesepakatan manis karena perwakilan pelajar menilai pemerintah belum memberikan jaminan dan solusi konkret.
“Kami tidak puas,” tegas Ketua kelompok kampanye High School Renewal, Nathanael Combary.
Combary menambahkan bahwa meski Presiden Macron terlihat memberikan perhatian saat mendengarkan keluhan mereka, para pelajar masih menunggu usulan konkret yang dijanjikan dalam pembicaraan lanjutan bersama Perdana Menteri Sebastien Lecornu pada Senin (26/10) mendatang. Oleh karena itu, para siswa menyerukan kepada rekan-rekan mereka untuk tetap melancarkan aksi di jalanan.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Prancis mengonfirmasi bahwa pengerahan 70.000 personel keamanan dilakukan untuk menjamin ketertiban umum. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, memperingatkan adanya berbagai seruan provokatif di media sosial yang mengarah pada tindakan kekerasan, pengrusakan, serta penjarahan massal.
Tingginya tingkat ancaman membuat pemerintah meningkatkan eskalasi pengamanan nasional ke level tertinggi. Menteri delegasi untuk Kementerian Dalam Negeri Prancis, Jean-Didier Berger, menegaskan bahwa jumlah personel kepolisian yang diturunkan kali ini jauh lebih besar dibanding aksi sebelumnya.
“Kita berada pada level kewaspadaan maksimum,” tegas Menteri Delegasi Kementerian Dalam Negeri Prancis, Jean-Didier Berger.
Berger menjelaskan bahwa pengerahan aparat keamanan pada Sabtu (24/10) ini mencapai 20 persen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pasukan pada pengamanan unjuk rasa 17 Oktober lalu. Pada aksi pekan sebelumnya tersebut, beberapa titik sempat diwarnai tindakan anarkis berupa pembakaran fasilitas publik dan penjarahan toko-toko.
Lebih lanjut, Berger menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah-langkah hukum yang lebih ketat dalam beberapa hari atau pekan mendatang. Langkah tersebut dapat mencakup pelarangan pertemuan publik serta pembatalan berbagai acara olahraga dan kegiatan kebudayaan jika situasi keamanan terus memburuk.
Pembatasan ruang gerak massa demonstran juga diberlakukan ketat di berbagai kota besar di Prancis. Di ibu kota Paris, pihak berwenang hanya mengizinkan para demonstran bergerak melalui rute khusus yang sangat terbatas, yakni membentang dari Alun-Alun Bastille hingga Alun-Alun Nation di bagian timur kota. Selain itu, fasilitas umum dan tempat wisata utama seperti Museum Louvre dipastikan tutup total sepanjang hari Sabtu demi mengantisipasi dampak demonstrasi.
Kebijakan ketat serupa juga diterapkan di wilayah Orleans dan Lyon. Di Orleans, sekitar 20.000 hingga 30.000 demonstran yang diperkirakan memadati jalanan dilarang keras memasuki kawasan pusat kota. Begitu pula di Lyon, otoritas setempat menutup akses pusat kota bagi seluruh aktivitas demonstrasi sepanjang akhir pekan.
Di kawasan Marseille, otoritas lokal membatasi pergerakan massa dengan memberlakukan larangan unjuk rasa secara umum. Kendati demikian, pihak berwenang memberikan pengecualian khusus bagi aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh serikat pekerja pada Jumat (23/10), dengan pengawasan ketat dari aparat antihuru-hara. Pihak kepolisian terus bersiaga penuh untuk memastikan seluruh rangkaian aksi berlangsung kondusif dan mencegah timbulnya kerusuhan baru.
