kalselupdate.id — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa luas wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kini telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan data terbaru, cakupan area yang terbakar kini tersisa di bawah 1.000 hektar, jauh berkurang dibandingkan beberapa minggu sebelumnya yang sempat mencapai ratusan ribu hektar.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Menurutnya, keberhasilan menekan angka kebakaran hutan ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah yang dilakukan secara besar-besaran dan terkoordinasi di seluruh wilayah terdampak.
“Dari ratusan ribu beberapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Awalnya, Kepala Negara sempat mengkhawatirkan luas wilayah yang terbakar masih berada pada angka ratusan ribu hektar. Namun, setelah menerima laporan resmi dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto, diketahui bahwa luas karhutla di enam provinsi yang menjadi titik perhatian utama hanya menyisakan sekitar 639,23 hektar.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Pemerintah berencana memperkuat sistem mitigasi karhutla hingga menyentuh level desa. Dalam arahannya, Presiden meminta MenPAN-RB Rini untuk menyiapkan sedikitnya 70.000 polisi hutan yang akan dilatih secara profesional untuk memperkuat pengawasan lapangan.
Proses pelatihan personel tersebut rencananya akan melibatkan aparat kepolisian dan TNI agar kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan semakin optimal. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, mulai dari para panglima, kapolda, hingga pejabat daerah yang telah berjuang keras di lapangan dalam upaya pemadaman api selama masa kritis.
Di sisi lain, dinamika di lingkungan BNPB tengah menjadi sorotan publik menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dikabarkan menjadi salah satu dari 14 orang yang diamankan dalam operasi tersebut di Yogyakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penangkapan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Selain mengamankan sejumlah pejabat dan pihak swasta, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,4 miliar serta sejumlah logam mulia sebagai bagian dari proses penyidikan.
Menanggapi situasi tersebut, pihak BNPB menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P Panjaitan, menyatakan bahwa institusinya tidak akan melakukan intervensi apa pun terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Meskipun demikian, BNPB tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus yang menimpa salah satu pimpinan mereka. Pihak manajemen BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal guna mengamankan dokumen-dokumen penting yang diperlukan oleh pihak penyidik KPK.
BNPB juga telah mengimbau seluruh jajaran stafnya untuk tetap fokus menjalankan tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana tanpa terpengaruh oleh proses hukum yang sedang berjalan. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menunggu hasil resmi dari pihak berwenang, serta menghindari spekulasi terkait kasus yang sedang dalam penanganan KPK tersebut.
Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan sistem pengawasan internal di seluruh lembaga negara, termasuk BNPB. Upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap program penanggulangan bencana, termasuk mitigasi karhutla yang sedang menjadi fokus utama, dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi melindungi ekosistem hutan serta keselamatan warga di berbagai daerah.
