kalselupdate.id — Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Langkah konstitusional ini diambil menyusul polemik berkepanjangan terkait keabsahan dokumen pendidikan milik putra sulung Presiden ketujuh Joko Widodo tersebut yang dinilai cacat hukum sejak proses Pemilihan Umum 2024 lalu.
Usulan tersebut disampaikan secara resmi dalam rapat bersama antara perwakilan anggota pengusul dari delapan fraksi dengan jajaran pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, pada Rabu (11/11). Pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa, mengonfirmasi bahwa berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, terdapat 120 anggota dewan yang sepakat untuk menggulirkan hak tersebut demi menindaklanjuti keresahan publik mengenai legitimasi jabatan wakil presiden.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” tegas Saan Mustofa.
Delapan fraksi yang menyatakan dukungan terhadap usulan HMP ini meliputi anggota dari Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, serta Fraksi Nasdem sebanyak 19 orang. Selain itu, terdapat 18 anggota dari Fraksi PKB, 28 anggota dari Fraksi PKS, satu anggota dari Fraksi PAN, dan 18 anggota dari Fraksi Demokrat yang turut membubuhkan tanda tangan dalam usulan tersebut.
Pihak DPR menyatakan akan menghormati dan menindaklanjuti prosedur ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai langkah awal, pimpinan DPR berencana membawa usulan HMP tersebut ke dalam Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11). Agenda ini menjadi krusial untuk menentukan apakah usulan tersebut akan disetujui untuk diproses lebih lanjut oleh dewan.
Dalam rapat tersebut, anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa Gibran dinilai telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait syarat formalitas sebagai wakil presiden. Ia menambahkan bahwa indikasi perbuatan tercela tersebut juga dianggap bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2001. Argumen ini diperkuat oleh anggota Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang menyoroti perlunya kepastian legitimasi posisi wakil presiden pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang dinilai linear dengan permasalahan ijazah tersebut.
Sementara itu, perwakilan dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menekankan bahwa polemik ijazah ini telah menyita banyak energi nasional yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas. Ia berharap agar proses konstitusional ini dapat menyudahi ketidakpastian politik yang selama ini membayangi jalannya pemerintahan. Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pandangan resmi terhadap persoalan penting negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Prosedur penggunaan HMP memerlukan syarat ketat, yakni diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR serta harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memuat materi dugaan pelanggaran hukum atau ketidakmenuhan syarat jabatan. Jika usulan tersebut mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari total anggota, maka DPR akan membentuk panitia khusus untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam.
Apabila hasil kerja panitia khusus menyimpulkan adanya pelanggaran, maka proses akan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pembuktian hukum. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti benar secara hukum, maka DPR akan menyelenggarakan rapat paripurna kembali untuk meneruskan usul pemberhentian wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seluruh rangkaian proses ini kini menjadi sorotan publik mengingat implikasi politiknya yang sangat besar terhadap stabilitas pemerintahan saat ini.
