kalselupdate.id — Tim penasihat hukum terdakwa KRMT Roy Suryo Notodiprojo secara resmi melayangkan surat permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meminta pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Permintaan tersebut disampaikan langsung dalam jalannya persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (11/11/2026).
Langkah hukum ini diambil guna memastikan keabsahan dokumen yang menjadi pusat perselisihan dalam perkara persidangan tersebut. Penasihat hukum Roy Suryo menegaskan pentingnya dilakukan pembandingan secara teknis antara ijazah fisik milik Joko Widodo dengan sejumlah ijazah pembanding yang terverifikasi untuk mendapatkan kepastian hukum yang objektif.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menjelaskan di hadapan persidangan bahwa pihaknya memohon agar pengujian ijazah fisik tersebut disandingkan dengan tiga dokumen ijazah pembanding terverifikasi yang diterbitkan pada November 1985. Dokumen pembanding ini dinilai penting sebagai acuan standar keabsahan penerbitan ijazah pada kurun waktu yang sama.
“Sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan satu surat yang perihalnya adalah permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985,” kata kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun.
Selain ditujukan kepada majelis hakim yang memimpin persidangan, surat permohonan tersebut juga dikirimkan sebagai tembusan ke berbagai instansi tinggi negara. Beberapa di antaranya meliputi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Jaksa Agung, hingga Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Ketua Komisi III DPR RI.
Tembusan surat tersebut turut disampaikan kepada jajaran pejabat di lingkungan badan peradilan, seperti Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta tim penuntut umum perkara a quo dan terdakwa Roy Suryo sendiri.
“Surat ini kami ingin berikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan memang kami tembuskan juga surat ini ke beberapa pihak, ada di sini. Ya, kami tembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Presiden Republik Indonesia, Ketua Ombudsman, Ketua Komisi III DPR, Jaksa Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung,” tutur Refly Harun.
Menanggapi pengajuan permohonan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima berkas surat yang diserahkan oleh tim kuasa hukum terdakwa. Kendati demikian, majelis hakim belum memberikan tanggapan resmi maupun keputusan final terkait dikabulkan atau tidaknya permohonan pemeriksaan ulang ijazah tersebut dalam proses pembuktian perkara.
Majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan pada Rabu (18/11/2026) pekan berikutnya. Agenda persidangan selanjutnya direncanakan memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, di antaranya saksi Adam Bayu Aji, Rismon Sianipar, serta Dumatno Budi Utomo guna memperjelas fakta persidangan.
Sebelum pengajuan surat ini, Joko Widodo sendiri telah hadir secara langsung memenuhi panggilan persidangan sebagai saksi pada Kamis (5/11/2026). Dalam persidangan tersebut, Presiden ke-7 RI itu memberikan kesaksian serta keterangan di depan majelis hakim mengenai duduk perkara tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Perkara pidana ini bermula dari dakwaan jaksa penuntut umum yang menilai Roy Suryo telah melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo. Pihak kejaksaan menyatakan bahwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut secara sengaja menyebarkan informasi tidak benar mengenai keabsahan ijazah milik Joko Widodo melalui berbagai sarana publik.
Atas perbuatannya, Roy Suryo dijerat dengan pasal berlapis oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan primer mengacu pada Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, terdakwa juga dikenakan dakwaan subsider Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Penyesuaian Pidana.
