kalselupdate.id — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau para calon investor untuk tidak ragu dalam menanamkan modal di Indonesia di tengah munculnya dinamika politik nasional pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Pemerintah menegaskan telah berupaya keras memisahkan antara aktivitas politik praktis dan sektor perekonomian nasional demi menjaga iklim berusaha yang tetap kondusif.
Airlangga mengakui bahwa para pelaku usaha dan investor internasional memang selalu mencermati aspek kepastian hukum serta stabilitas keamanan sebagai pertimbangan utama sebelum mengucurkan dana mereka. Menurutnya, kebijakan untuk memisahkan pergerakan ekonomi dari dinamika politik terbukti berjalan dengan baik, salah satunya tercermin dari kinerja indeks di bursa efek yang tetap menunjukkan respons positif dan relatif stabil.
“Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam pertemuan khusus bersama para duta besar dan diplomat dari berbagai negara sahabat di Jakarta, Airlangga memastikan bahwa tidak ada perwakilan negara asing yang menyampaikan kekhawatiran khusus maupun mempertanyakan secara spesifik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Para perwakilan diplomasi asing dinilai telah memahami situasi politik ketatanegaraan yang terjadi dan tidak menganggapnya sebagai hambatan berinvestasi.
Menanggapi adanya kekosongan pada kursi Wakil Presiden Republik Indonesia, Airlangga menegaskan bahwa seluruh mekanisme serta tata cara pengisian jabatan tersebut telah diatur secara jelas di dalam tata tertib dan aturan ketatanegaraan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MPR memiliki alokasi waktu hingga 60 hari untuk memproses serta mengisi kekosongan posisi tersebut secara formal.
Pernyataan optimis dari pihak pemerintah ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran dari sejumlah asosiasi pengusaha nasional yang mengkhawatirkan munculnya sikap menunda investasi atau wait and see dari kalangan investor. Pelaku usaha khawatir apabila dinamika politik tidak dapat diantisipasi dengan baik, tren ekspansi bisnis di dalam negeri dapat mengalami perlambatan dalam jangka pendek maupun menengah.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menyampaikan bahwa kepastian hukum dan stabilitas politik merupakan faktor fundamental bagi dunia usaha, khususnya untuk komitmen investasi jangka panjang. Ketidakpastian yang berlangsung lama dinilai berpotensi meningkatkan persepsi risiko investasi di Indonesia.
“Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi,” kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani.
Pandangan senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang. Ia menekankan pentingnya menciptakan suasana politik yang kondusif, sejuk, dan tidak gaduh agar calon investor asing tidak menahan modalnya dan para pelaku usaha lokal tidak merasa cemas dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.
Sarman menambahkan bahwa kondisi perekonomian global saat ini sudah dipenuhi dengan berbagai tekanan geopolitik dan ketidakpastian pasar. Oleh karena itu, stabilitas domestik yang terjaga dengan baik menjadi kunci utama agar psikologi para calon investor tidak terganggu oleh isu-isu politik sensitif di dalam negeri.
Penundaan realisasi investasi oleh calon investor dinilai dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, arus modal masuk sangat diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, memperluas pembangunan infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Melalui kepastian hukum yang dijamin oleh pemerintah serta pemisahan yang jelas antara urusan politik dan perekonomian, pemerintah optimistis para investor akan tetap memilih Indonesia sebagai tujuan utama investasi yang aman, prospektif, dan menguntungkan.
