kalselupdate.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan pernyataan resmi mengenai keabsahan dokumen ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang sempat menjadi objek perdebatan di persidangan. Pihak kepolisian menyatakan bahwa seluruh rangkaian uji forensik terhadap dokumen tersebut telah rampung dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bukti yang dihadirkan di muka hukum memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun legal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa proses pengujian dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Hasil dari pengujian teknis tersebut kemudian secara resmi dituangkan ke dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya. Menurutnya, seluruh tahapan pemeriksaan dokumen dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku di lingkungan kepolisian.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” kata Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta.
Lebih lanjut, Trunoyudo menjelaskan bahwa hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo tersebut sudah dilimpahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan uji forensik ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang jelas serta demi tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Polri menganggap hasil yang ada sudah cukup kuat sehingga tidak diperlukan lagi adanya pengujian ulang terhadap objek yang sama di masa mendatang.
Pernyataan dari pihak kepolisian ini muncul di tengah adanya permintaan dari pihak terdakwa dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah tersebut. Kuasa hukum dari Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, Muhammad Taufiq, sebelumnya secara terbuka meminta agar ijazah Joko Widodo kembali diuji secara forensik. Selain itu, kubu Dokter Tifa juga mendesak agar fisik asli dari ijazah tersebut dihadirkan secara langsung dalam setiap agenda persidangan yang berlangsung.
Permintaan tersebut disampaikan sebelum dimulainya sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 12 November 2026. Dalam sidang tersebut, sejumlah saksi penting dihadirkan, termasuk ajudan Joko Widodo, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, serta Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono. Kuasa hukum terdakwa berargumen bahwa keberadaan fisik ijazah sangat krusial karena merupakan bukti utama dalam perkara yang menjerat klien mereka.
Dalam jalannya persidangan, Muhammad Taufiq juga menyoroti aspek prosedural penanganan ijazah yang menurut catatannya telah berstatus sebagai benda sitaan negara sejak 23 Juli 2025. Ia mempersoalkan mengapa dokumen tersebut tidak dikelola sesuai dengan prinsip rantai pengawasan barang bukti atau chain of custody yang ketat. Menurut pandangan hukumnya, barang bukti yang telah disita secara resmi seharusnya dibungkus, disegel, dan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
Pihak pembela menyayangkan kondisi di lapangan di mana ijazah tersebut dinilai masih berada dalam penguasaan pribadi pihak tertentu dan dibawa secara mandiri untuk diperlihatkan di persidangan. Hal ini dianggap sebagai celah dalam prosedur penyitaan yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketidaksesuaian prosedur ini menjadi poin keberatan utama yang disampaikan oleh tim hukum Dokter Tifa kepada majelis hakim yang memimpin persidangan.
Argumen hukum yang dibangun oleh pihak terdakwa juga menyentuh aspek legalitas bukti berdasarkan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Taufiq merujuk pada prinsip exclusionary rule, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperoleh atau ditangani secara melawan hukum harus dinyatakan gugur dan tidak memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. Atas dasar itulah, mereka meminta agar hakim mencatat dugaan pelanggaran prosedural ini dalam berita acara persidangan.
Sebagai langkah pamungkas, tim hukum Dokter Tifa memohon kepada majelis hakim agar menyatakan fisik ijazah yang dibawa tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Mereka juga meminta agar hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri dikesampingkan dalam pertimbangan putusan nanti. Sebagai solusi alternatif, mereka mengusulkan agar hakim memerintahkan adanya pengujian ulang yang dilakukan oleh lembaga forensik independen guna menjamin objektivitas hasil pemeriksaan dokumen tersebut.
