kalselupdate.id — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung hilangnya foto resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di dinding Graha Sawala, Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Jumat (13/11). Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan puluhan duta besar dan pejabat diplomatik negara sahabat dalam acara Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Dalam sambutannya di forum tersebut, Airlangga secara terbuka mengarahkan perhatian para tamu mancanegara ke sudut dinding utama ruangan tempat acara berlangsung. Ia menunjukkan bahwa saat ini hanya terdapat foto Presiden Prabowo Subianto yang terpasang di sisi kiri, sementara posisi untuk wakil presiden di sebelah kanan tampak kosong.
“Kalau Anda lihat di ruangan ini, ada foto Presiden di sebelah kiri, dan kita tidak punya foto Wakil Presiden di sebelah kanan. Jadi saya pikir ini akan kosong,” ujar Airlangga di hadapan para diplomat.
Meskipun menyinggung ketiadaan bingkai foto resmi wakil kepala negara tersebut, Airlangga memastikan tidak ada gejolak politik maupun pertanyaan khusus yang dilayangkan oleh para wakil negara asing. Menurutnya, dinamika yang terjadi di Tanah Air telah dipahami secara matang oleh perwakilan diplomatik yang bertugas di Indonesia.
Usai menghadiri kegiatan tersebut, Airlangga memberikan penjelasan tambahan kepada awak media mengenai isu mundurnya Gibran serta respons dari para duta besar yang hadir. Ia menegaskan bahwa forum konsultasi ekonomi itu berlangsung sangat kondusif tanpa adanya kekhawatiran terkait stabilitas politik nasional dari para diplomat.
“Tidak ada yang bertanya karena itu sudah terjadi. Jadi langsung dijawab, tidak ada yang bertanya karena itu sudah terjadi,” tegas Airlangga saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kondisi politik terkini.
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri lebih dari 70 duta besar serta diplomat senior dari berbagai negara sahabat. Perhelatan berkala ini difungsikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai sarana strategis untuk memaparkan perkembangan indikator makroekonomi terbaru serta arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh dalam jangka pendek maupun menengah.
Selain merespons isu domestik, Menko Perekonomian memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memaparkan jajaran kebijakan utama pemerintah. Beberapa di antaranya meliputi perpanjangan masa transisi kewajiban sertifikasi halal, optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta penataan sistem ekspor komoditas sumber daya alam melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Airlangga juga memberikan gambaran optimis terkait prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2027 mendatang. Pemerintah meyakini dasar-dasar perekonomian nasional tetap solid dan berdaya tahan tinggi meski harus menghadapi berbagai tantangan serta ketidakpastian geopolitik global yang dinamis.
