kalselupdate.id — Badan Gizi Nasional secara resmi menggelar penyelidikan mendalam terkait dugaan tindak kekerasan fisik yang melibatkan dua orang personel Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Bogor, Jawa Barat. Langkah pemeriksaan tersebut diambil oleh institusi pusat menyusul beredarnya sebuah rekaman video di media sosial yang memperlihatkan keributan antartenaga pelaksana program tersebut hingga memicu perhatian luas masyarakat.
Peristiwa perselisihan fisik itu diketahui berlangsung pada Rabu (14/10) sekitar pukul 15.00 WIB di halaman kantor pelayanan setempat. Dua personel yang berselisih merupakan petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang ditugaskan dari wilayah Purwakarta dan tengah mendatangi kantor pelayanan di Bogor guna mengurus sejumlah keperluan administratif.
Ketika insiden perkelahian berlangsung, jajaran pimpinan kantor pelayanan setempat sebenarnya tengah berada di dalam gedung. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bogor Haidir bersama jajaran staf bidang tata usaha serta koordinator wilayah dilaporkan sedang mengadakan koordinasi kerja rutin mengenai kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis saat tiba-tiba mendengar kegaduhan dari arah area luar kantor.
Mendengar keributan yang tidak biasa tersebut, jajaran pimpinan kantor langsung bergerak menuju sumber suara di halaman luar dan mendapati dua personel lapangan tersebut tengah terlibat kontak fisik. Pejabat kantor yang berada di lokasi langsung turun tangan melerai kedua belah pihak agar benturan fisik tidak berlanjut, sembari memberikan teguran disiplin secara tegas kepada keduanya di tempat kejadian.
“Kami dari KPPG Bogor ingin menegaskan bahwa KPPG Bogor tidak menoleransi semua bentuk-bentuk kekerasan sekecil apa pun,” tegas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bogor Haidir.
Haidir menerangkan bahwa dari dua orang yang berselisih, salah satu personel menjabat fungsional sebagai kepala dapur operasional, sedangkan personel lainnya tidak sedang bertugas mengelola fasilitas dapur. Kendati keduanya sempat dilerai dan menyatakan telah menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai sebelum kembali menuju Purwakarta, pihak otoritas tetap memandang serius insiden kekerasan fisik yang terjadi di area instansi kedinasan.
Penyebab mendasar dari timbulnya pertikaian fisik antarsesama personel lapangan tersebut hingga kini masih terus ditelusuri secara komprehensif oleh tim pemeriksa internal. Muncul dugaan bahwa insiden kekerasan itu berakar dari kesalahpahaman dalam komunikasi kedinasan maupun kemungkinan adanya gesekan pribadi, namun kepastian motif secara utuh masih menunggu hasil akhir proses pemeriksaan resmi.
Atas merebaknya kegaduhan yang dipicu oleh insiden tersebut di ruang publik, pimpinan unit kerja pelayanan pemenuhan gizi di Bogor secara terbuka melayangkan permohonan maaf kepada jajaran pimpinan lembaga pusat dan seluruh masyarakat Indonesia. Pihak unit daerah menyatakan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan momentum evaluasi penting dalam memperkuat pengawasan perilaku tenaga kerja di lapangan.
Dari jajaran pusat, Juru Bicara Badan Gizi Nasional Tysa Novenny menegaskan bahwa institusinya menaruh atensi yang sangat mendalam atas kejadian pelanggaran ketertiban tersebut. Tim investigasi internal telah dikerahkan guna mengumpulkan bukti faktual serta merekonstruksi kronologi peristiwa secara utuh dan transparan agar langkah penegakan disiplin dapat diambil secara berkeadilan.
“BGN menaruh perhatian serius terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan KPPG Bogor. Kami telah melakukan investigasi untuk mendalami kronologi dan fakta-fakta terkait. Setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani secara serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Juru Bicara Badan Gizi Nasional Tysa Novenny.
Dalam proses penanganan perkara ini, tim pengawas internal pusat juga turut mengevaluasi unsur pengawasan pimpinan di lokasi kejadian, mengingat Kepala Kantor dan Kepala Subbagian Tata Usaha berada di dalam kompleks kantor saat pertikaian berlangsung. Langkah ini diambil untuk memastikan tata kelola mitigasi konflik dan respons cepat satuan kerja daerah telah berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Badan Gizi Nasional, Rahman, menyatakan bahwa institusinya telah menyiapkan agenda penindakan disiplin kepegawaian di tingkat markas pusat. Personel yang bersangkutan, khususnya yang mengemban jabatan sebagai Koordinator Wilayah Purwakarta, dijadwalkan menjalani sidang etik guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan dewan pemeriksa kepegawaian.
Rahman menegaskan bahwa pelaksanaan sidang etik tersebut bertujuan untuk memberikan sanksi yang proporsional sesuai dengan derajat pelanggaran aturan yang terbukti dari hasil investigasi. Penegakan aturan etik kepegawaian secara tegas ini dinilai sangat vital guna memelihara marwah kelembagaan, integritas aparatur, serta profesionalisme seluruh petugas yang terlibat langsung dalam kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional pun memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pelaksana dan koordinator program di berbagai daerah untuk senantiasa mematuhi peraturan kedinasan serta menjaga etika perilaku kerja. Setiap perselisihan paham antarpetugas ditegaskan wajib diselesaikan melalui mekanisme dialog kedinasan yang bermartabat dan dilarang keras berujung pada tindakan anarkistis atau kekerasan fisik di lingkungan kerja kenegaraan.
