kalselupdate.id — PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. (RANS) menyampaikan klarifikasi resmi mengenai potensi konflik kepentingan dalam pengadaan jasa pembuat konten atau influencer bernilai total Rp14,69 miliar. Klarifikasi tersebut disampaikan manajemen melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai tanggapan atas perhatian publik menyusul laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait kerja sama RANS dan anak usahanya dengan instansi pemerintah.
Temuan ICW sebelumnya menyoroti kerja sama pengadaan jasa promosi dan sosialisasi yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan—yang kini menjadi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud)—serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerja sama tersebut dijalankan bersama PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS, yang kemudian memicu sorotan publik mengingat pemegang saham mayoritas RANS, Raffi Ahmad, kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).
Manajemen RANS menegaskan bahwa pihaknya sangat memahami perhatian publik yang timbul akibat posisi Raffi Ahmad sebagai pemilik saham utama sekaligus pejabat publik. Namun, perseroan menekankan bahwa rekam jejak bisnis dan penciptaan konten RANS telah terbangun jauh sebelum penunjukan pejabat publik tersebut dilakukan.
Dalam dokumen resminya, perseroan menjelaskan bahwa RANS telah beroperasi sejak tahun 2018 dan tumbuh menjadi salah satu usaha berbasis kreator konten terbesar di tanah air. Dengan jumlah pengikut yang mencapai lebih dari 140 juta di berbagai platform media sosial, perseroan mengklaim telah memiliki rekam jejak panjang dalam bekerja sama dengan beragam mitra, baik dari sektor swasta maupun lembaga pemerintah.
Perseroan juga memberi gambaran mengenai kekayaan intelektual dan anak usahanya, salah satunya lini konten The Dudas-1. Kekayaan intelektual ini telah dirancang dan diproduksi sejak pertengahan tahun 2024, sebelum Raffi Ahmad resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024 serta sebelum perseroan menerima penunjukan proyek dari Kemenbud maupun KKP.
Sebagai ilustrasi rekam jejak tersebut, kelompok konten The Dudas-1 tercatat telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum adanya penunjukan resmi dari KKP. Jumlah penayangan konten mandiri itu disebut jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah konten yang diproduksi secara khusus untuk keperluan kampanye bersama KKP.
Mengenai mekanisme pengadaan, manajemen RANS menggarisbawahi bahwa seluruh proses kerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah dijalankan secara profesional. Prosedur tersebut diklaim mengacu penuh pada aturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.
Manajemen menerangkan bahwa keikutsertaan perseroan dalam proyek pemerintah dilakukan secara transparan melalui sistem resmi negara, seperti portal Inaproc.id maupun platform e-catalogue.com yang dapat diakses dan dipantau secara terbuka oleh masyarakat luas.
Dalam setiap tahapan tender atau penunjukan, RANS mengklaim selalu memenuhi seluruh persyaratan administrasi, teknis, hingga penawaran komersial yang ditetapkan instansi terkait. Langkah tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta praktik bisnis yang akuntabel.
“Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel,” tulis manajemen RANS dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.
Mengenai substansi kerja sama, RANS menjelaskan bahwa proyek bersama Kemenbud difokuskan pada promosi museum-museum di seluruh Indonesia. Kampanye ini dirancang menggunakan konten audio visual yang interaktif dan menarik guna mendorong tingkat kunjungan masyarakat ke destinasi sejarah dan budaya.
Sementara itu, kemitraan bersama KKP bertujuan memberikan edukasi kepada publik mengenai potensi sumber daya kelautan dan pengembangan industri perikanan nasional. Sektor ini dinilai menjadi salah satu tulang punggung penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Rangkaian kampanye edukasi KKP dikemas melalui konsep perjalanan dan turing bersama program The Dudas-1. Konten tersebut mendokumentasikan berbagai aktivitas lapangan, seperti budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan konsep kampung nelayan, hingga operasional Salt Industry Centre di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, liputan perjalanan juga menjangkau infrastruktur pendukung sektor perikanan di wilayah terluar Indonesia, termasuk fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan pabrik es di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Terkait dengan aspek kewajaran harga, perseroan merinci total nilai kontrak kerja sama yang mencapai Rp14.696.955.002. Angka tersebut terbagi dalam dua instansi, yakni satu paket kampanye untuk Kemenbud senilai Rp3.900.000.002 dan tiga paket kampanye untuk KKP senilai Rp10.796.955.000.
Manajemen RANS mengklaim penentuan angka belasan miliar rupiah tersebut didasarkan pada commercial rate card standar yang biasa diberlakukan kepada klien swasta lainnya. Nilai tersebut memperhitungkan kompleksitas pekerjaan, ruang lingkup layanan, jumlah deliverables, jumlah konten, hingga lokasi kegiatan.
Perseroan menekankan bahwa anggaran tersebut tidak hanya mencakup biaya unggah atau publikasi di akun media sosial semata. Komponen pembiayaan mencakup proses pra-produksi dan produksi konten, biaya perjalanan tim, logistik lapangan, kehadiran para figur publik dalam acara langsung, hingga berbagai program promosi luar jaringan (off-air).
Melalui penjelasan menyeluruh ini, RANS berharap publik mendapatkan pemahaman yang utuh dan objektif terkait pelaksanaan proyek promosi pemerintah tersebut. Perseroan menyatakan siap terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam setiap aktivitas bisnis yang dijalankan di masa mendatang.
