kalselupdate.id — Komite Pemilu Pusat Israel (CEC) secara resmi merilis hasil akhir pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 27 Oktober lalu. Berdasarkan data tersebut, koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berhasil unggul atas kubu oposisi, namun belum mampu mengamankan mayoritas kursi parlemen yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan baru.
Data CEC mencatat tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini mencapai 77,9 persen dari total 7,3 juta pemilih yang memenuhi syarat. Tercatat sebanyak 5,716,655 suara sah telah dihitung, menjadikannya salah satu tingkat partisipasi tertinggi dalam beberapa dekade terakhir di Israel. Koalisi sayap kanan di bawah kendali Netanyahu berhasil memenangkan 53 dari total 120 kursi di parlemen atau Knesset, sementara kubu oposisi yang dipimpin oleh Gadi Eisenkot meraih 48 kursi.
Partai Likud yang menaungi Benjamin Netanyahu tetap menjadi fraksi tunggal terbesar dengan perolehan 27 kursi parlemen. Meskipun unggul, koalisi Netanyahu yang terdiri dari Partai Likud, Shas, United Torah Judaism, Otzma Yehudit, dan Religious Zionism masih terpaut jauh dari ambang batas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan stabil. Di sisi lain, perolehan kursi oleh partai-partai Arab Israel, yakni Joint List dan Partai Ra’am, mencapai rekor sejarah dengan total 19 kursi.
Situasi politik di Israel kini dihadapkan pada kebuntuan karena kubu oposisi yang anti-Netanyahu menutup peluang untuk berkoalisi dengan partai-partai Arab. Ketegangan sempat meningkat setelah pihak Netanyahu melontarkan tuduhan kecurangan pemilu terkait dugaan pendanaan asing oleh Qatar kepada partai-partai Arab. Tuduhan tersebut telah dibantah keras oleh pihak terkait maupun otoritas Qatar.
“Laporan yang beredar sepanjang hari ini sama sekali tidak berdasar,” tegas Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne.
Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne, secara resmi menepis klaim adanya kecurangan atau intervensi dana asing dalam proses pemungutan suara. Hasil akhir pemilu ini dijadwalkan akan diserahkan secara resmi kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, pada Rabu (4/11) mendatang. Presiden Herzog nantinya akan melakukan serangkaian konsultasi dengan pemimpin partai sebelum menunjuk sosok yang akan diberi mandat membentuk pemerintahan.
Ketiadaan mayoritas mutlak di parlemen memicu spekulasi mengenai proses negosiasi koalisi yang akan berlangsung alot dan memakan waktu cukup panjang. Berbagai skenario kini muncul, mulai dari kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang dipimpin oleh Netanyahu hingga upaya membujuk tokoh oposisi untuk membelot. Namun, tantangan besar tetap membayangi karena posisi ideologis antarpartai yang sangat bertolak belakang, terutama terkait kebijakan keamanan nasional dan penanganan isu regional.
Beberapa pihak menilai bahwa potensi konflik dengan Iran dapat menjadi faktor eksternal yang menekan para pemimpin partai untuk mengesampingkan perbedaan politik demi stabilitas nasional. Meski demikian, tuntutan dari berbagai elemen masyarakat untuk perubahan budaya politik yang dianggap penuh dengan perpecahan dan hasutan tetap menjadi tantangan serius bagi siapapun yang nantinya berhasil memegang tampuk pemerintahan. Jika kebuntuan politik terus berlanjut, Israel berisiko kembali menghadapi pemilu baru guna mencari titik terang dalam pembentukan kabinet pemerintahan yang solid.
