kalselupdate.id — Pemilihan umum di Israel berakhir dalam kondisi kebuntuan politik setelah kelompok pendukung Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu maupun blok oposisi penantang utama pimpinan Gadi Eisenkot gagal memperoleh mayoritas kursi di parlemen (Knesset). Kondisi deadlock ini memicu dinamika politik baru yang memaksa para pemimpin partai mempertimbangkan berbagai skenario koalisi guna membentuk pemerintahan baru atau berisiko menghadapi pemilu ulang.
Berdasarkan hasil penghitungan suara dan revisi jajak pendapat pasca-pemungutan suara (exit poll), perolehan suara kedua kubu saling berimbang tanpa ada satu pun faksi yang mencapai batas minimal mayoritas parlemen. Situasi tersebut menempatkan peta politik Israel dalam ketidakpastian tinggi, mengingat iklim polarisasi antarpartai yang sangat tajam selama masa kampanye.
Dalam merespons kebuntuan peta politik tersebut, sedikitnya terdapat empat skenario utama yang berpotensi terjadi di panggung politik Israel. Skenario pertama yang berpeluang diupayakan adalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dengan merangkul rival utamanya, Gadi Eisenkot, bersama Partai Yashar.
Langkah pembentukan pemerintahan persatuan nasional tersebut mensyaratkan perubahan sikap politik yang sangat drastis dari Eisenkot. Sepanjang masa kampanye, Eisenkot secara konsisten memposisikan dirinya dan partainya sebagai pengusung perubahan utama yang bertujuan mengakhiri masa kekuasaan panjang Netanyahu.
Pada malam usainya pemungutan suara, Eisenkot sempat menyampaikan pidato politik di hadapan para pendukungnya di markas kampanye dengan nada yang sangat tegas menolak kepemimpinan petahana.
blockquote>“Saya meminta Netanyahu untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari kehidupan politik hari ini karena masyarakat sudah muak dengan budaya kebohongan, perpecahan, dan hasutan,” tegas Pemimpin Blok Penantang Utama Gadi Eisenkot.
Namun demikian, peta kekuatan politik dengan cepat bergeser setelah hasil exit poll yang awalnya mengunggulkan blok Eisenkot mengalami revisi, hingga menunjukkan keunggulan tipis bagi blok yang dipimpin oleh Partai Likud milik Netanyahu. Meskipun ada peluang untuk membentuk koalisi persatuan, Netanyahu memberi sinyal bahwa dirinya masih memprioritaskan sekutu lamanya.
Saat berbicara di markas Partai Likud, Netanyahu menyampaikan apresiasi mendalam kepada para mitra politik lamanya dari faksi sayap kanan ekstrem dan kelompok ultra-Ortodoks. Langkah tersebut ditafsirkan para pengamat sebagai sinyal kuat bahwa ia masih berkeinginan mempertahankan aliansi pemerintahan sayap kanan yang solid.
Kendati demikian, tekanan geopolitik eksternal seperti eskalasi konflik dengan Iran dinilai dapat menjadi faktor pembeda yang mendorong pembentukan pemerintahan persatuan. Situasi darurat keamanan berpotensi menekan para pemimpin faksi politik untuk mengesampingkan perbedaan ideologi demi stabilitas nasional.
Sebelum pemungutan suara berlangsung, muncul berbagai laporan media yang menyebutkan bahwa Netanyahu telah mengupayakan persetujuan dari Amerika Serikat untuk melakukan serangan lanjutan terhadap Iran. Para penentang politiknya mengkritik langkah tersebut dan menilai upaya eskalasi konflik sengaja dimanfaatkan untuk mengamankan posisi politiknya dari ancaman kekalahan pemilu.
Skenario kedua yang berpotensi muncul namun tergolong sangat kontroversial adalah pembentukan koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Gadi Eisenkot dengan mengandalkan dukungan dari partai-partai Arab di Israel. Jika terwujud, skenario ini akan mencatatkan sejarah baru dalam perpolitikan Israel mengingat keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan merupakan hal yang sangat langka.
Sepanjang sejarah Israel, partisipasi faksi politik Arab secara resmi dalam koalisi pemerintahan baru pernah terjadi satu kali pada tahun 2021 dan tidak bertahan lama. Mayoritas partai Yahudi di dalam blok Eisenkot sendiri sebelumnya telah berulang kali menegaskan penolakan untuk berkoalisi secara resmi dengan partai-partai Arab.
Meskipun menghadapi penolakan luas dari faksi Yahudi, aliansi dengan partai Arab saat ini menjadi satu-satunya jalur matematis bagi blok oposisi jika ingin merebut posisi mayoritas di parlemen dari tangan Netanyahu.
Peran partai-partai Arab dalam pemilu kali ini menjadi sorotan utama setelah mencatatkan kenaikan lonjakan suara yang signifikan. Dorongan dari lonjakan partisipasi pemilih dari populasi warga Arab Israel—yang mencakup sekitar seperlima total populasi—memungkinkan faksi-faksi Arab berpotensi mengamankan hingga 19 kursi di Knesset.
Tingginya angka partisipasi warga Arab dalam pemilu kali ini didorong oleh keinginan kuat untuk menumbangkan pemerintahan koalisi sayap kanan paling konservatif dalam sejarah Israel. Padahal, pada pemilu-pemilu sebelumnya, banyak pemilih Arab memilih abstain sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang mereka nilai diskriminatif.
Di antara faksi Arab, United Arab List yang diproyeksikan mengamankan delapan kursi telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung secara resmi dalam pemerintahan oposisi. Sementara itu, kelompok The Joint List yang diprediksi meraih 11 kursi memilih memberikan dukungan dari luar struktur koalisi pemerintahan.
Di kubu oposisi Yahudi, pimpinan Partai The Democrats, Yair Golan, menjadi satu-satunya tokoh utama yang secara terbuka mendukung gagasan pembentukan koalisi bersama faksi Arab. Namun, koalisi semacam ini dinilai sangat rapuh dan rentan runtuh ketika berhadapan dengan isu-isu sensitif seperti konflik Gaza dan kebijakan pendudukan di Tepi Barat.
Skenario ketiga yang mungkin diupayakan adalah usaha Netanyahu untuk merangkul dan menarik faksi-faksi sayap kanan yang saat ini berada di dalam blok oposisi Eisenkot. Dua tokoh utama yang berpotensi didekati adalah Naftali Bennett dari aliansi Beyachad dan Avigdor Lieberman dari partai Yisrael Beiteinu.
Baik Bennett maupun Lieberman memiliki pandangan politik dan keamanan yang sejatinya sejalan dengan garis keras Netanyahu. Namun, keduanya telah membangun basis kampanye mereka atas dasar komitmen kuat untuk menyingkirkan Netanyahu dari kursi kepemimpinan nasional.
Selain faktor pimpinan, persoalan wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks menjadi ganjalan utama dalam skenario ketiga ini. Bennett dan Lieberman menuntut perluasan wajib militer, sebuah kebijakan yang ditolak keras oleh dua partai ultra-Ortodoks yang menjadi sekutu utama Netanyahu.
Apabila Bennett dan Lieberman bersedia masuk untuk menggantikan faksi ultra-Ortodoks, perhitungan statistik suara menunjukkan bahwa gabungan kursi koalisi baru tersebut tetap belum memadai untuk mencapai batas minimal mayoritas di parlemen.
Jika ketiga skenario konsolidasi koalisi tersebut menemui jalan buntu dan tidak berhasil mencapai kesepakatan politik, maka skenario keempat adalah pelaksanaan pemilihan umum ulang. Pemilu baru ini menjadi opsi terakhir untuk memecah kebuntuan politik di tingkat legislatif.
Opsi pelaksanaan pemilu ulang dipandang oleh sejumlah pengamat politik sebagai bentuk keuntungan terselubung bagi Netanyahu. Sebab, selama masa transisi menuju pemilu baru digelar, Netanyahu akan tetap memegang jabatan sebagai perdana menteri sementara.
Dalam skenario pemilu baru, tingkat partisipasi pemilih Arab diprediksi tidak akan setinggi pemilu saat ini apabila perwakilan mereka yang berhasil masuk ke parlemen tetap tidak mampu membawa perubahan nyata. Di sisi lain, situasi kebuntuan ini juga berpotensi memobilisasi massa pemilih sayap kanan untuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi kelompok Netanyahu pada pemungutan suara mendatang.
