kalselupdate.id — Isu mengenai pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mulai berhembus kencang di lingkungan parlemen jelang penutupan masa sidang DPR RI. Nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat yang akan mengisi posisi tersebut. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa proses pergantian pimpinan tertinggi militer ini rencananya mulai bergulir pada Kamis (8/10/2026) pagi, menyusul informasi adanya Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI yang dikabarkan telah masuk ke DPR.
Sejumlah anggota parlemen membenarkan adanya pergerakan terkait isu tersebut, meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai agenda penetapan Panglima TNI baru dalam jadwal rapat paripurna. Intensitas pembicaraan di lingkungan DPR mengenai pergantian ini meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini memicu spekulasi di kalangan awak media yang diminta bersiaga di kompleks parlemen sejak Kamis pagi, meski hingga saat ini belum terdapat dokumen resmi yang dipublikasikan secara terbuka kepada publik.
“Surpres sudah jalan malam ini,” ujar salah satu anggota DPR kepada awak media pada Rabu (7/10/2026) malam.
Mekanisme pergantian Panglima TNI secara normatif akan mengikuti prosedur yang telah diatur, yakni diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR RI. Jika kandidat disetujui, hasil tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dewan secara kolektif. Proses ini serupa dengan pergantian Kapolri yang berlangsung secara kilat baru-baru ini, di mana Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo melalui rangkaian proses yang berjalan dalam hitungan hari saja.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat dimintai konfirmasi pada Rabu (7/10/2026) sore, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima dokumen Surpres tersebut. Menurut Dasco, banyaknya pertanyaan dari berbagai pihak terkait pergantian Panglima TNI tidak serta merta mencerminkan adanya proses formal yang sudah berjalan di DPR. Ia menegaskan bahwa hingga saat itu, institusi DPR belum menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai usulan nama baru untuk posisi tersebut.
Dasco juga menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh, Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan pergantian pucuk pimpinan TNI dalam waktu dekat. Terkait pemanggilan ratusan perwira tinggi TNI dan Polri ke Istana Negara, Dasco menjelaskan bahwa agenda tersebut murni bersifat pembekalan dan penguatan wawasan kebangsaan, bukan merupakan tanda-tanda pergantian jabatan strategis di tubuh militer maupun kepolisian nasional.
Di sisi lain, Jenderal Maruli Simanjuntak yang sempat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut tidak memberikan jawaban tegas, namun ia tidak menampik statusnya sebagai salah satu perwira tinggi yang memenuhi kualifikasi sebagai kandidat panglima. Ia hanya merespons dengan candaan saat ditanya mengenai persiapan uji kelayakan di DPR. Maruli menegaskan bahwa secara normatif, seluruh kepala staf angkatan memiliki peluang yang sama untuk dipromosikan ke jabatan tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi TNI.
Karier Maruli Simanjuntak sendiri dikenal cukup cemerlang dengan rekam jejak panjang di lingkungan Kopassus serta Paspampres. Lulusan Akademi Militer tahun 1992 ini telah menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari Pangdam IX/Udayana hingga Pangkostrad sebelum akhirnya menjabat sebagai KSAD. Pengalaman panjangnya dalam mengawal pengamanan presiden dan memimpin satuan tempur menjadikannya sosok yang memiliki profil mumpuni di mata banyak pengamat pertahanan.
Sementara itu, Jenderal Agus Subiyanto yang menjabat sebagai Panglima TNI saat ini merupakan lulusan Akmil 1991 yang juga memiliki latar belakang kuat di Kopassus. Sebelum memegang tongkat komando tertinggi di militer, Agus menduduki posisi strategis sebagai KSAD sejak Oktober 2023. Perjalanan kariernya mencakup berbagai penugasan di berbagai daerah, termasuk wilayah Solo saat Presiden Prabowo masih menjabat, serta berbagai posisi komando teritorial yang memperkuat posisinya di mata pimpinan negara.
Ketidakpastian ini diperkuat dengan adanya mutasi dan promosi jabatan di lingkungan internal TNI yang dilakukan sehari sebelum agenda pembekalan perwira tinggi oleh Presiden. Sejumlah posisi strategis seperti Sekjen Kemenhan dan Pangkostrad mengalami rotasi, yang kemudian memicu berbagai interpretasi di kalangan pengamat militer. Meski demikian, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Negara terkait kapan pergantian Panglima TNI akan dilakukan atau apakah proses tersebut benar-benar akan dijalankan dalam waktu dekat.
Publik kini masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari kompleks parlemen, terutama terkait agenda rapat paripurna yang dijadwalkan akan segera berakhir masa sidangnya. Situasi politik dan keamanan nasional yang dinamis menuntut setiap proses pergantian jabatan strategis dilakukan dengan prosedur yang transparan dan akuntabel. Keberlanjutan kepemimpinan TNI tetap menjadi sorotan utama mengingat peran vital institusi ini dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia.
