kalselupdate.id — Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan resmi atas nota perlawanan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Perlawanan tersebut berkaitan dengan bantahan Silmy atas tudingan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dianggapnya palsu dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA).
Dalam persidangan tersebut, jaksa menekankan bahwa Silmy seharusnya memberikan penjelasan secara transparan mengenai keberadaannya saat operasi penindakan berlangsung. Pihak jaksa mempertanyakan mengapa terdakwa terkesan menutupi detail mengenai posisinya, dengan siapa ia berada, serta alasan di balik keputusannya untuk mendatangi gedung KPK secara mendadak pada 3 Juni 2026 malam.
“Apakah ada yang menyuruh terdakwa datang ke gedung KPK, jika ada siapa yang menyuruh datang. Hal-hal tersebut itu seharusnya diceritakan secara lengkap dan tidak sepotong-sepotong seolah-olah terdakwa dengan kesadaran penuh mendatangi KPK, tentu ada cerita di balik itu,” ujar jaksa.
Lebih lanjut, jaksa menegaskan bahwa status tertangkap tangan bukanlah unsur utama yang menentukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu maupun kedua. Menurut jaksa, penuntutan perkara korupsi tidak mensyaratkan seseorang harus terjaring dalam kondisi tertangkap tangan saat melakukan kejahatan, melainkan harus didasarkan pada bukti-bukti hukum yang sah sesuai mekanisme acara persidangan.
Jaksa juga menyatakan bahwa perdebatan mengenai proses kedatangan terdakwa ke gedung KPK merupakan ranah hukum acara yang harus dipisahkan dari pembuktian pokok perkara. Terdakwa diminta untuk tidak mencampuradukkan persoalan status penangkapan dengan pembuktian unsur pidana yang telah didakwakan, karena jaksa akan memaparkan seluruh fakta hukum tersebut pada tahap pembuktian nanti.
Menanggapi hal tersebut, Silmy Karim bersikukuh bahwa dirinya datang ke KPK atas inisiatif pribadi tanpa ada peristiwa tangkap tangan. Ia menegaskan bahwa kesan adanya OTT tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebuah argumen yang juga didukung oleh penasihat hukumnya, Soleman B. Ponto, yang menyatakan bahwa fokus perkara kini dinilai telah bergeser dari isu tangkap tangan ke isu pemerasan.
Sementara itu, pihak pengacara Silmy lainnya, Abdul Gafur Sangaji, menyoroti adanya kebimbangan dalam dakwaan jaksa. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara narasi total gratifikasi sebesar Rp 168 miliar dengan bagian yang didakwakan kepada kliennya sebesar Rp 1,2 miliar. Pihak pembela berpendapat bahwa jaksa seolah ingin membangun persepsi keterlibatan Silmy dalam rangkaian pungutan liar yang lebih luas, padahal unsur-unsur tersebut masih harus diuji di pengadilan.
Dalam dakwaan yang dibacakan pada akhir Oktober 2026, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan bersama sejumlah mantan pejabat Ditjen Imigrasi, termasuk Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, dan beberapa staf lainnya. Modus yang digunakan diduga berupa mempersulit proses penerbitan dokumen keimigrasian, seperti izin tinggal kunjungan maupun izin tinggal terbatas (Itas), untuk memaksa pemohon membayar sejumlah uang.
Selain dakwaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp 33,9 miliar. Rincian gratifikasi tersebut terdiri dari uang tunai senilai Rp 2,5 miliar serta kepemilikan saham pada beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp 31,3 miliar. Seluruh rangkaian dakwaan tersebut kini akan masuk ke tahap pembuktian di mana jaksa akan menghadirkan saksi dan dokumen untuk memperkuat sangkaan mereka.
Jaksa menegaskan bahwa tindakan pemerasan dan gratifikasi ini melibatkan banyak pihak dengan total kerugian yang cukup besar bagi para pemohon dokumen keimigrasian. Selain Silmy, dakwaan juga menyebutkan keterlibatan pihak lain yang diduga telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah melalui mekanisme pungutan di luar ketentuan resmi yang berlaku di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.
Pihak kuasa hukum Silmy Karim menyatakan kesiapannya untuk menghadapi seluruh proses pembuktian dalam persidangan mendatang. Mereka berjanji akan membuktikan bahwa dakwaan jaksa terkait pemerasan tidak memiliki dasar yang kuat dan meminta agar majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang akan terungkap selama agenda pembuktian pokok perkara berlangsung.
Persidangan kasus ini diperkirakan akan terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Masyarakat kini menanti bagaimana pembuktian di pengadilan akan menjawab perbedaan persepsi antara jaksa dan pihak terdakwa mengenai proses penangkapan serta dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada mantan pejabat tinggi tersebut.
