kalselupdate.id — Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025. Penetapan status tersangka terhadap entitas bisnis tersebut disampaikan langsung oleh pihak kejaksaan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penetapan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi merupakan hasil pengusutan mendalam yang dilakukan oleh tim penyidik. Langkah hukum ini diambil setelah ditemukannya bukti awal yang cukup terkait aktivitas penambangan tanpa izin sah yang berlangsung secara berlarut-larut di wilayah tersebut.
“Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Anang Supriatna.
Menurut keterangan resmi pihak kejaksaan, PT Bumi Sentosa Jaya diduga kuat telah melanggar berbagai ketentuan perizinan pengoperasian pertambangan nikel. Perusahaan tersebut mencatatkan pelanggaran berat dengan tetap menjalankan aktivitas eksplorasi dan penambangan komoditas nikel secara ilegal meskipun masa berlaku izin usahanya telah habis sejak tahun 2014.
Kendati status perizinannya sudah kedaluwarsa belasan tahun lalu, perusahaan tersebut terus melakukan kegiatan operasional penambangan di Sulawesi Tenggara hingga tahun 2025. Kondisi ini dinilai telah merugikan keuangan negara serta merusak tatanan tata kelola sumber daya alam di daerah setempat secara signifikan.
Dalam struktur operasional dan kepemilikannya, penyidik mengungkapkan bahwa PT Bumi Sentosa Jaya dikelola oleh seseorang berinisial AK atau Arif Kurniawan. Arif Kurniawan diidentifikasi bertindak sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner yang menerima serta menikmati keuntungan finansial dari seluruh aktivitas penambangan nikel ilegal yang dijalankan oleh korporasi tersebut.
Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara ini tidak berhenti pada pelanggaran izin penambangan semata. Kejaksaan Agung juga mendalami dugaan praktik pemberian suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa praktik suap tersebut diduga kuat diberikan untuk memuluskan berbagai pengurusan izin administrasi pertambangan. Selain itu, aliran dana haram tersebut ditujukan untuk memfasilitasi kelancaran proses produksi hingga机制 tata niaga penjualan nikel hasil tambang ilegal.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar.
Saiful menerangkan bahwa aliran dana suap dari korporasi tersebut bermuara pada oknum pejabat yang memiliki kewenangan langsung dalam penerbitan perizinan tambang. Pihak penyidik meyakini keterlibatan unsur penyelenggara negara mencakup oknum yang memegang otoritas pengawasan produksi serta pengawasan jalur distribusi komoditas nikel di wilayah Sulawesi Tenggara.
Saat ini, tim penyidik Kejaksaan Agung terus mengumpulkan alat bukti tambahan serta mendalami saksi-saksi terkait untuk membongkar secara tuntas jaringan penyimpangan tata kelola tambang ini. Penanganan kasus korporasi dan dugaan aliran suap kepada oknum pejabat publik ini diharapkan dapat mengembalikan ketertiban dalam pengelolaan sektor pertambangan nasional.
