kalselupdate.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas membantah rumor yang menyebutkan dirinya telah dicekal ke luar negeri terkait dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Isu pencekalan tersebut mencuat di tengah penyelidikan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya dalam dugaan aktivitas penyadapan terhadap kepala negara. Tito memastikan bahwa tidak ada surat pencekalan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang terhadap dirinya.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Tito saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Ia menegaskan bahwa kabar yang beredar di masyarakat mengenai pembatasan mobilitasnya ke luar negeri adalah informasi yang tidak benar atau hoaks. Mantan Kapolri ini tampak heran dengan munculnya narasi liar yang menyudutkan posisinya pasca-terungkapnya kasus penyadapan tersebut.
“Nggak ada surat pencekalan, saya di sini, ke mana? Hoaks ya,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Tito mengungkapkan bahwa intensitas penyebaran hoaks terkait dirinya meningkat drastis setelah kasus penyadapan ini menjadi konsumsi publik. Salah satu contoh kabar bohong yang ia soroti adalah klaim mengenai pertemuan rahasia yang disebut-sebut berlangsung di kediamannya di kawasan Widya Chandra. Ia meluruskan bahwa alamat yang disebutkan dalam informasi palsu tersebut tidak sesuai dengan alamat rumah pribadinya, sehingga menambah daftar panjang ketidakakuratan informasi yang beredar.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa dirinya telah resmi pensiun dari institusi Polri sejak tahun 2019. Sejak saat itu, ia menegaskan sudah tidak lagi terlibat dalam urusan internal maupun operasional kepolisian. Fokus utamanya saat ini adalah menjalankan mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Dalam Negeri. Menurutnya, jabatan yang ia emban saat ini menuntut dedikasi dan beban kerja yang sangat tinggi, sehingga tidak ada ruang baginya untuk mencampuri urusan kepolisian yang saat ini sudah memiliki pimpinan dan mekanisme sendiri.
Ia menekankan bahwa tugasnya sebagai Mendagri dilaksanakan dengan semaksimal mungkin demi kepentingan pemerintahan. Tito meminta publik untuk lebih bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah termakan oleh narasi-narasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dengan klarifikasi ini, diharapkan spekulasi mengenai keterlibatan dirinya dalam kasus penyadapan yang melibatkan eks Kapolri tersebut dapat dihentikan, mengingat tidak ada bukti hukum maupun tindakan administratif berupa pencekalan yang ditujukan kepada dirinya.
