kalselupdate.id — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sedang mengkaji secara mendalam kebijakan pemerintah mengenai cuti bersama yang kini dipastikan tidak memotong jatah cuti tahunan pekerja. Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja yang berdampak langsung pada skema ketenagakerjaan dan manajemen sumber daya manusia di sektor swasta.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyatakan bahwa pihak pengusaha saat ini masih mempelajari implementasi dari regulasi tersebut beserta produk hukum turunannya. Menurutnya, kalangan usaha menginginkan agar kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan di Indonesia tetap relevan dengan praktik terbaik di tingkat internasional tanpa mengurangi aspek pelindungan terhadap tenaga kerja.
“Masih kita pelajari, karena kan nanti ada produk turunannya. Dari Apindo mempersiapkan sebenarnya dari kacamata pengusaha tuh yang ideal seperti apa, tentunya juga dalam kerangka melindungi buruh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang banyak dipraktikkan di banyak negara,” kata Bob Azam.
Pernyataan tersebut disampaikan Bob Azam saat ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Ia menekankan bahwa dalam menjaga daya saing industri nasional, pemerintah idealnya lebih berfokus pada penetapan total jumlah hari kerja efektif dalam satu tahun, ketimbang secara terus-menerus mengatur penambahan hari libur atau cuti bersama.
Bob memberikan komparasi dengan berbagai negara lain yang menetapkan standar jumlah hari kerja secara pasti, yakni berada di kisaran 245 hingga 250 hari kerja dalam setahun. Penentuan batas pasti hari kerja tersebut dinilai sangat krusial bagi dunia usaha karena menjadi acuan utama dalam menghitung target luaran produksi, perencanaan operasional, serta pemetaan produktivitas tenaga kerja.
Apabila pemerintah hanya fokus mengatur jadwal libur tanpa kejelasan total hari kerja efektif, pihak pengusaha akan kesulitan memprediksi sisa hari kerja yang dapat dimaksimalkan. Ketidakpastian ini berpotensi memicu fluktuasi produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing produk nasional di pasar global.
“Tapi kalau liburnya yang diatur, kan kita enggak tahu nih hari kerjanya tinggal berapa. Jadi produktivitas kita juga bisa naik turun. Nah, nanti ke depan kita berharap bahwa perusahaan tuh bisa mengatur, mem-fix-kan berapa jumlah hari kerja setahun,” ujar Bob.
Selain perihal hari kerja efektif, Apindo juga menyoroti pentingnya fleksibilitas jam kerja di Indonesia. Bob menyebutkan bahwa sejumlah negara kompetitor di kawasan Asia, seperti India dan Vietnam, masih menerapkan sistem enam hari kerja dengan memasukkan hari Sabtu sebagai hari kerja reguler untuk mendongkrak kapasitas industri mereka.
Dalam kaitan tersebut, pengusaha berharap agar undang-undang ketenagakerjaan memberikan payung hukum yang bersikap terbuka dan tidak terlalu kaku. Pengaturan teknis mengenai waktu kerja dan libur dinilai lebih tepat jika disepakati bersama antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja melalui Perjanjian Kerja Bersama di masing-masing unit usaha.
Langkah penyesuaian melalui mekanisme kesepakatan bipartit dianggap penting untuk menghindarkan perusahaan dari risiko tuduhan pelanggaran jam kerja berlebih atau isu kerja paksa ketika industri harus mengejar target produksi tinggi. Dengan regulasi yang fleksibel, iklim kerja nasional diharapkan tetap kondusif, adil, dan berdaya saing tinggi.
