kalselupdate.id — Anggota Dewan Rakyat atau Parlemen Malaysia, Kalam Salan, menarik perhatian publik setelah secara khusus menggunakan bahasa Jawa dalam sidang resmi untuk menyoroti masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia. Langkah diplomasi kultural yang tidak biasa ini dilakukan politikus Malaysia tersebut dengan harapan agar kritik serta aspirasi yang disampaikannya dapat lebih menyentuh dan dipahami secara mendalam oleh jajaran Pemerintah Republik Indonesia, mengingat kedekatan latar belakang budaya yang ada.
Dalam rapat parlemen yang berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, Kalam Salan awalnya menyampaikan argumennya menggunakan bahasa Melayu standar sebagaimana mestinya dalam forum resmi kenegaraan. Ia menguraikan bagaimana dampak asap karhutla dari Indonesia telah melintasi batas negara dan mulai menyelimuti wilayah Malaysia, yang kemudian memicu kekhawatiran serius terhadap kesehatan masyarakat serta stabilitas ekonomi di kawasan terdampak.
Kalam menekankan bahwa polusi udara akibat kebakaran hutan ini tidak hanya merugikan warga negara Malaysia semata, namun juga memberikan dampak buruk yang nyata bagi warga negara Indonesia (WNI) yang tengah mengadu nasib di sana. Ia mengungkapkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan dan ladang-ladang di Malaysia mengalami gangguan dalam menjalankan rutinitas pekerjaan mereka akibat pekatnya kabut asap yang menghalangi jarak pandang dan mengancam keselamatan kerja.
Lebih lanjut, ia memaparkan kondisi sulit yang dialami para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terpaksa berhenti bekerja sementara waktu karena kondisi udara yang tidak memungkinkan. Situasi ini secara otomatis menghentikan pendapatan mereka, yang pada gilirannya menghambat kemampuan para pekerja tersebut untuk mengirimkan uang kepada keluarga mereka di kampung halaman di Indonesia. Hal ini menjadi poin penting yang ditekankan Kalam untuk menunjukkan bahwa masalah karhutla adalah beban bersama bagi kedua bangsa.
“Orang Indonesia yang bekerja di ladang Malaysia pun terkena dampaknya. Bila tak bekerja, mereka tak dapat gaji, tak bisa kirim duit ke keluarga ke kampung halaman,” ujar Kalam Salan di hadapan anggota dewan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kalam juga melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, yang sempat menyebutkan bahwa hutan Indonesia secara rutin mengirimkan oksigen ke Malaysia. Kalam menilai pernyataan tersebut kurang tepat dan tidak seharusnya dijadikan bahan candaan di tengah krisis lingkungan yang sedang melanda kedua negara tetangga ini, karena Malaysia pun memiliki sumber daya hutan sendiri.
Ia menegaskan bahwa Malaysia juga memiliki kawasan hutan dan pepohonan yang menjalankan fungsi ekologis serupa dalam menghasilkan oksigen. Dengan nada retoris, ia mempertanyakan apakah pohon-pohon di Malaysia dianggap tidak mampu berproduksi secara alami sehingga harus terus-menerus bergantung pada kiriman dari negara tetangga. Menurutnya, fokus utama saat ini seharusnya adalah tindakan nyata untuk memadamkan api, bukan justru memberikan klaim-klaim yang tidak solutif.
Guna memastikan pesannya sampai ke telinga para pengambil kebijakan di Jakarta, Kalam Salan kemudian meminta izin kepada pimpinan dewan untuk beralih menggunakan bahasa Jawa. Ia berpendapat bahwa penggunaan bahasa daerah tersebut akan lebih efektif untuk berkomunikasi dengan para pejabat tinggi di Indonesia yang ia sebut banyak berasal dari latar belakang budaya Jawa, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Dengan nada yang santun namun tegas, Kalam menyapa Presiden Prabowo Subianto dalam bahasa Jawa untuk menanyakan kabar sekaligus mendoakan kesehatan sang kepala negara. Ia kemudian merinci penderitaan yang dirasakan masyarakat Malaysia akibat asap kebakaran hutan tersebut. Kalam menggambarkan bagaimana warga mulai mengalami gangguan kesehatan serius seperti batuk, gatal di tenggorokan, hingga sesak napas yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
Dampak karhutla ini juga disebutnya telah melumpuhkan sektor pendidikan dan pariwisata di Malaysia. Banyak sekolah terpaksa diliburkan untuk melindungi kesehatan para siswa dari paparan udara beracun, sementara objek wisata menjadi sepi pengunjung karena pemandangan yang tertutup kabut tebal. Kalam kembali menekankan bahwa WNI yang menetap di Malaysia turut merasakan kepedihan yang sama, terjebak dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat.
“Pak Prabowo, tulung masalah iki enggal ditangani. Kobongan alas kudu dipateni. Ojo meneh-meneh saben taun Malaysia lan Indonesia podho nandhang susah mergo asap. Kita kabeh pengin langit padhang gumebyar, udarane resik, ambegane lego, lan uripe sehat saklawase. Kulo matur nuwun, Bapak Presiden,” pungkas Kalam Salan dalam pidato bahasa Jawanya.
Merespons sorotan dari parlemen Malaysia tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Sugiono, memberikan tanggapannya secara resmi di Jakarta. Sugiono menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat memahami keresahan yang dirasakan oleh warga Malaysia, karena dampak langsung dari kebakaran hutan tersebut pertama-tama justru dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri di lokasi kejadian.
Sugiono menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal dalam menangani titik-titik api yang muncul. Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan iktikad baik dari negara tetangga yang bersedia membantu Indonesia dalam menghadapi bencana tahunan ini. Menurutnya, solidaritas antarnegara anggota ASEAN sangat diperlukan dalam mengatasi tantangan lingkungan yang bersifat lintas batas negara.
Dalam hal teknis, Sugiono menjelaskan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari jalur diplomatik hingga komunikasi langsung antar kepala negara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga disebutnya telah mengambil langkah-langkah koordinatif yang strategis untuk memitigasi penyebaran api dan meminimalisir dampak asap di wilayah terdampak maupun negara tetangga.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penanganan karhutla melalui penguatan regulasi, pemantauan titik panas secara berkala, dan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal. Sugiono berharap melalui kerja sama yang erat dan tindakan cepat di lapangan, langit cerah dan udara bersih yang diharapkan oleh masyarakat kedua negara dapat segera terwujud kembali.
