kalselupdate.id — Center of Economic and Law Studies (CELIOS) secara resmi merilis hasil survei terkait kinerja para menteri dalam jajaran Pemerintahan Prabowo Subianto. Berdasarkan data yang dihimpun pada periode 15 September hingga 9 Oktober 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dinilai sebagai menteri dengan kinerja paling rendah. Survei ini melibatkan 1.142 responden yang terdiri dari kalangan pakar di bidangnya serta masyarakat umum.
Metodologi yang digunakan dalam riset ini menerapkan analisis pemeringkatan kinerja kabinet dengan pendekatan yang berbeda bagi kedua kelompok responden. Untuk masyarakat umum, tim peneliti menggunakan metode non-probability sampling melalui platform iklan digital yang kemudian disesuaikan dengan pembobotan data. Sementara itu, bagi kalangan ahli, peneliti menggunakan teknik snowball sampling guna memastikan responden memiliki rekam jejak, keahlian, dan pengalaman yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.
Dalam rincian hasil pemeringkatan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperoleh skor sebesar -159, sedangkan Menteri HAM Natalius Pigai menyusul tipis dengan perolehan skor -158. Temuan ini lantas memicu tanggapan dari internal Partai Golkar, partai politik yang menaungi Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Mekeng, secara tegas menepis hasil survei tersebut dan menuding adanya agenda tertentu di balik penilaian yang diberikan oleh pihak CELIOS.
“Iya mungkin mereka punya agenda tersendiri dan belum tentu mereka kalau dikasih jabatan seperti yang dipegang oleh Pak Bahlil mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Bahlil,” ujar Melchias Mekeng.
Mekeng menambahkan bahwa teori yang dipelajari di bangku akademis tidak selalu relevan untuk diaplikasikan dalam dinamika lapangan yang kompleks. Ia justru menilai kinerja Bahlil selama menjabat sebagai Menteri ESDM sudah menunjukkan capaian yang sangat positif, terutama dalam menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi guna mendukung daya beli masyarakat luas di tengah tantangan ekonomi global yang fluktuatif.
Lebih lanjut, pihak Golkar menyoroti beberapa langkah strategis yang telah diambil Bahlil, termasuk upaya memastikan ketersediaan pasokan energi nasional di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Selat Hormuz. Menurut Mekeng, menteri tersebut juga dinilai proaktif dalam menertibkan pelaku usaha di sektor pertambangan mineral dan batubara agar tidak memonopoli kegiatan di lapangan, serta mewajibkan keterlibatan pengusaha lokal dalam operasional bisnis mereka.
Sebagai bentuk pengawasan terhadap sektor energi, Bahlil disebut telah mengambil langkah tegas terhadap pelaku bisnis yang tidak patuh dalam menjalankan aturan operasional. Kebutuhan akan ketersediaan BBM yang stabil menjadi prioritas utama, terutama dalam menghadapi ancaman disrupsi pasokan akibat perang yang berdampak pada jalur distribusi energi dunia. Meskipun hasil survei menempatkan posisi terendah, pembelaan dari pihak partai pengusung tetap mengedepankan keberhasilan teknis yang dianggap sudah terbukti di lapangan.
