kalselupdate.id — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa munculnya gugatan dan perdebatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari dinamika politik serta iklim demokrasi yang berkembang di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan para kader dalam acara tasyakuran dan doa bersama memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Selasa.
Bahlil menjelaskan bahwa akhir-akhir ini muncul sekelompok masyarakat yang secara aktif mencoba memperjuangkan penafsiran maupun keinginan politik mereka melalui jalur hukum terkait keabsahan ijazah pendamping Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, langkah masyarakat yang menempuh mekanisme hukum harus dihargai sebagai wujud hak konstitusional warga negara dalam sebuah sistem demokrasi yang terbuka.
Dalam pandangannya, Partai Golkar sebagai salah satu pilar partai politik di Indonesia berkomitmen untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap seluruh koridor hukum serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Ia mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menyerahkan seluruh rangkaian proses pemeriksaan persoalan ini kepada lembaga peradilan yang berwenang.
“Sebagai negara hukum kita hargai prosesnya, sebagai partai kita harus taat dan patuh semua mekanisme yang ada, tetapi kita harus juga melihat bahwa ini bagian daripada demokrasi,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan pentingnya semua elemen bangsa untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan yang sedang bergulir tersebut. Partai Golkar sendiri, lanjutnya, bakal mencermati perkembangan serta kedalaman proses hukum yang saat ini masih berjalan di lembaga peradilan sebelum menentukan sikap atau langkah politik organisasi lebih jauh.
Ia menambahkan bahwa partai berlambang pohon beringin itu tidak ingin berspekulasi terlalu jauh mengingat persoalan ini masih sepenuhnya berada di dalam ranah penegakan hukum. Sikap saling menghormati antarlembaga serta kepatuhan terhadap aturan main dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik nasional di tengah proses peradilan yang sedang berlangsung.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara terpisah menegaskan komitmennya untuk selalu menghormati seluruh tahapan, mekanisme, dan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pernyataan tersebut menanggapi dinamika putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil Pemilu Presiden 2024 yang sempat menyinggung persoalan berkas administrasi pendidikan.
Gibran menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin terganggu oleh berbagai polemik politik yang berkembang dan memilih untuk mencurahkan seluruh energi serta waktunya guna menjalankan amanat rakyat. Ia menekankan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah bekerja nyata demi kepentingan masyarakat luas serta memastikan tercapainya target-target pembangunan nasional.
“Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” kata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mengenai tuduhan terkait latar belakang pendidikannya, Gibran menjelaskan kronologi pendidikan yang dijalaninya hingga meraih gelar sarjana dari salah satu perguruan tinggi di Singapura. Ia menepis anggapan yang meragukan kelulusannya di tingkat sekolah menengah atas, sebab secara logika akademik seseorang tidak akan dapat melanjutkan studi ke jenjang S-1 tanpa menyelesaikan pendidikan menengah terlebih dahulu.
Dengan penjelasan tersebut, Gibran berharap publik dapat menyikapi isu yang beredar secara jernih dan bijaksana tanpa terpengaruh oleh opini yang belum teruji kebenarannya. Pemerintah bersama seluruh jajaran kabinet dipastikan terus fokus mengeksekusi berbagai program kerja strategis demi mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
