kalselupdate.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara khusus mengabsen kehadiran para gubernur dan wakil gubernur dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengecek satu per satu jajaran kepala daerah yang hadir serta meminta jajarannya mencatat para pimpinan daerah yang tidak menghadiri agenda nasional tersebut.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pembacaan daftar kehadiran kepala daerah dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat yang telah menyempatkan waktu untuk hadir. Langkah ini juga dinilai penting agar masyarakat di setiap daerah mengetahui komitmen serta keaktifan pimpinan mereka dalam menghadiri forum strategis yang membahas percepatan akses keuangan di tingkat daerah.
Menurut Kepala Negara, transparansi kehadiran pejabat publik di acara nasional merupakan bagian dari pertanggungjawaban moral kepada rakyat. Kendati demikian, Prabowo menyampaikan pemahamannya bahwa beberapa kepala daerah yang tidak sempat hadir kemungkinan besar terhalang oleh padatnya tugas serta kesibukan dinas di wilayah masing-masing.
“Untuk menghormati gubernur-gubernur yang hadir saya minta izin membacakan, gubernur dan wakil gubernur yang hadir. Ini penting supaya rakyatnya tahu,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Dalam proses pengecekan tersebut, perhatian Presiden sempat tertuju pada ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang diwakili oleh wakil gubernurnya. Prabowo mempertanyakan alasan absennya pimpinan Jawa Barat tersebut, mengingat posisi wilayah Jawa Barat secara geografis berbatasan langsung dan paling dekat dengan lokasi penyelenggaraan acara di ibu kota.
“Kemana KDM? Yang paling deket nggak hadir, pasti sibuk,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Selain menanyakan keberadaan Gubernur Jawa Barat, suasana rapat juga diwarnai teguran dari Kepala Negara saat memanggil Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Meski nama Seno Aji tercantum di dalam daftar hadir resmi panitia, sosok yang bersangkutan ternyata tidak berada di dalam ruangan rapat saat namanya dipanggil secara langsung oleh Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada panitia penyelenggara agar mencatat kejadian itu dan meminta pengembalian uang perjalanan dinas. Sentilan tersebut disampaikan untuk mengingatkan kedisiplinan para pejabat publik dalam mengikuti seluruh rangkaian acara resmi pemerintah hingga selesai.
Dalam forum tersebut, panitia mencatat sebanyak 230 bupati dari berbagai wilayah di Indonesia turut menghadiri Rakornas TPAKD 2026. Namun, Presiden memilih untuk tidak membacakan nama para bupati satu per satu lantaran keterbatasan waktu dan agar tidak mengganggu jadwal agenda yang telah disusun oleh panitia acara.
Berdasarkan data kehadiran, sebanyak 18 gubernur hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut. Mereka yang hadir antara lain Gubernur Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, serta Plt Gubernur Riau.
Sementara itu, sebanyak 12 daerah diwakili oleh wakil gubernur masing-masing. Daerah tersebut meliputi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Papua Tengah.
Rakornas TPAKD 2026 diselenggarakan sebagai wadah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan pemangku kepentingan sektor keuangan dalam meningkatkan inklusi serta literasi keuangan masyarakat secara merata di seluruh pelosok Tanah Air.
