kalselupdate.id — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Marie Elka Pangestu meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi perubahan iklim ekstrem yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Permintaan tersebut disampaikan Marie usai melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026), sebagai langkah antisipasi terhadap fenomena El Nino dan La Nina.
Marie menjelaskan bahwa fenomena El Nino diprediksi masih akan terus berlangsung hingga kuartal pertama tahun 2027. Kondisi tersebut berpotensi disusul oleh fenomena La Nina pada pertengahan tahun depan. Pemerintah didorong untuk melakukan langkah antisipasi yang terukur dengan memanfaatkan data serta prakiraan cuaca secara optimal guna mengidentifikasi wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap kekeringan, banjir, maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
“Kita menyarankan menggunakan data dengan baik untuk mengidentifikasi titik-titik yang akan mengalami kekeringan dan di situ harus ada antisipasi dari segi pompa, penggunaan pompa yang tepat, kapan harus tanam, mungkin harus ditunda misalnya karena kekeringan dan juga mengantisipasi banjir dan kemungkinan dampak bencana,” ungkap Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Marie Elka Pangestu.
Selain menyoroti ancaman cuaca ekstrem, DEN juga memberikan perhatian khusus terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Kabut asap akibat karhutla saat ini mengancam penduduk di sejumlah wilayah, terutama di tiga provinsi di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Penanganan kebakaran hutan ini memerlukan langkah terpadu, termasuk upaya pembasahan lahan gambut yang efektif di titik-titik rawan.
Pemerintah diharapkan segera meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga di enam wilayah yang terdampak cukup berat oleh kabut asap. Marie menekankan pentingnya intervensi kesehatan langsung di lapangan, seperti pembagian masker secara masif dan pemberian fasilitas kesehatan khusus bagi kelompok rentan yang terpapar dampak asap secara berkelanjutan.
Topik lain yang menjadi fokus dalam pertemuan dengan Presiden adalah mengenai ketahanan pangan nasional di tengah tantangan iklim. Pemerintah diminta untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan nasional tetap aman. Langkah ini krusial untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan yang sering kali menyertai fenomena El Nino, terutama pada komoditas beras.
Stok cadangan pangan harus dipastikan cukup guna menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen. Selain itu, DEN mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema intervensi pasar yang tepat jika terjadi gejolak harga pangan yang signifikan. Pendistribusian yang terukur dan operasi pasar yang efektif dianggap sebagai instrumen penting untuk memitigasi dampak ekonomi dari fluktuasi cuaca ekstrem terhadap akses pangan masyarakat.
Dalam konteks hukum terkait, diskusi mengenai kriteria administratif juga mengemuka di ranah publik, khususnya terkait syarat ijazah bagi calon pemimpin daerah. Mahkamah Konstitusi sempat menyoroti adanya kasus diskualifikasi calon bupati yang terbukti tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas, meskipun yang bersangkutan telah menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang magister. Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan bahwa permasalahan syarat administratif ini semestinya menjadi perhatian pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan kerancuan hukum di masa depan.
Sementara itu, di sektor keamanan, institusi kepolisian tengah menghadapi tantangan terkait transparansi penanganan perkara hukum yang melibatkan oknum anggota internal. Kasus penembakan yang menewaskan anggota Polisi Udara di Mako Ditpoludara Mabes Polri menjadi ujian bagi komitmen kepolisian dalam menjalankan proses penyidikan yang objektif. Publik menuntut transparansi penuh terkait motif dan perkembangan penyidikan, termasuk penegakan sanksi etik dan pidana bagi tersangka.
Kepolisian saat ini memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersangka dalam kasus penembakan tersebut telah ditahan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penegakan hukum yang transparan diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas institusi kepolisian dalam menangani setiap perkara yang melibatkan personelnya.
Sinergi antara kebijakan ekonomi, penanganan bencana, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengintegrasikan berbagai aspek tersebut agar setiap potensi krisis, baik yang bersumber dari alam maupun dinamika sosial-politik, dapat dikelola dengan pendekatan yang berbasis data, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
