kalselupdate.id — Gelombang demonstrasi yang melibatkan ribuan mahasiswa serta elemen masyarakat sipil pecah di berbagai kota di Indonesia pada Selasa (20/10), bertepatan dengan momentum dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para pengunjuk rasa menyuarakan lima tuntutan utama, dengan fokus utama mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah sebagai status bencana nasional.
Aksi unjuk rasa berlangsung di titik-titik strategis, termasuk di kawasan Tugu Tani dan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, massa aksi membentangkan spanduk besar berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap gagal menangani persoalan ekonomi, penegakan hak asasi manusia, serta korupsi. Selain isu karhutla, para demonstran juga menyoroti masalah biaya hidup yang terus melonjak serta adanya kekhawatiran terkait penyempitan ruang demokrasi akibat keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Di Jakarta, aksi demonstrasi sempat diwarnai dengan ketegangan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada pagi hari saat 11 aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang. Para aktivis tersebut sempat diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, menyatakan pihaknya melakukan pengecekan rekaman CCTV dan meminta keterangan petugas terkait prosedur masuknya para aktivis ke area tugu tersebut.
“Saat ini, enam dari 11 orang yang tadi beraksi belum diperbolehkan pulang tanpa dasar hukum yang jelas,” tegas Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).
Setelah melalui proses pemeriksaan, keenam aktivis Greenpeace tersebut akhirnya dilepaskan oleh kepolisian. Sementara itu, massa mahasiswa di Tugu Tani terus menyuarakan kritik mereka dengan yel-yel yang menyasar kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu peserta aksi dari BEM IPB, Nazhira, mengungkapkan keluhannya mengenai beban ekonomi yang semakin berat, di mana daya beli masyarakat kian merosot dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Aksi serupa juga terjadi di luar Jakarta, salah satunya di Kota Jayapura, Papua. Dalam pertemuan yang dikemas dalam Mimbar Rakyat Papua, para mahasiswa mendesak pemerintah pusat untuk lebih serius menangani karhutla yang dinilai telah mengancam kesehatan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Aktivis mahasiswa Papua Selatan, Stenly Dambujai, menegaskan bahwa dampak kebakaran hutan di Merauke sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat adat yang bergantung pada alam.
Lebih lanjut, para demonstran di Papua turut menyoroti kebijakan Proyek Strategis Nasional yang mereka nilai justru merusak lingkungan dan mengancam ruang hidup masyarakat adat. Mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek tersebut. Para pengunjuk rasa di berbagai daerah sepakat bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret, mulai dari pemulihan ekosistem yang rusak hingga pengadilan terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Situasi di lapangan menunjukkan besarnya keresahan publik terhadap penanganan karhutla yang dinilai lamban. Para mahasiswa di berbagai wilayah menyatakan akan terus memantau janji pemerintah dan mendesak agar penanganan bencana lingkungan ini tidak hanya sebatas wacana. Mereka menegaskan bahwa status bencana nasional diperlukan agar ada mobilisasi sumber daya yang lebih besar dan terarah dari pemerintah pusat hingga tingkat daerah untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala.
Hingga sore hari, massa aksi di Jakarta mulai membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan seluruh aspirasi mereka di tugu-tugu ikonik ibu kota. Meski demikian, pesan yang dibawa para demonstran tetap konsisten, yakni menuntut perubahan tata kelola kebijakan yang lebih pro-rakyat serta perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Kepresidenan terkait tuntutan spesifik mengenai penetapan status bencana nasional atas karhutla yang disuarakan oleh para mahasiswa di berbagai kota tersebut.
