kalselupdate.id — Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Martinus Hukom, memberikan tanggapan keras terkait munculnya isu dugaan tindakan makar yang disinyalir melibatkan sejumlah oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pernyataan tersebut disampaikan Martinus melalui status di aplikasi pesan WhatsApp pribadinya, bertepatan dengan beredarnya kabar mengenai penangkapan beberapa jenderal polisi yang kini dikabarkan tengah menjalani pemeriksaan intensif di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Isu ini menjadi pusat perhatian publik setelah beredar desas-desus mengenai keterlibatan perwira tinggi dalam rencana yang dianggap dapat mengancam stabilitas pemerintahan yang sah. Martinus menekankan bahwa sepanjang catatan sejarah dunia, institusi kepolisian tidak pernah tercatat melakukan upaya makar terhadap pemerintah. Menurutnya, jika kabar mengenai adanya segelintir oknum kepolisian yang mencoba melakukan makar itu terbukti benar, maka hal tersebut akan menjadi catatan sejarah baru yang sangat buruk bagi kepolisian secara global.
Martinus juga melontarkan kritik pedas yang ditujukan kepada kepemimpinan Polri terdahulu, dengan asumsi jika dugaan keterlibatan oknum tersebut memang benar adanya. Ia menilai bahwa peristiwa semacam itu mencerminkan kegagalan dalam pembinaan personel serta kepemimpinan di tubuh Korps Bhayangkara. Baginya, keterlibatan oknum polisi dalam isu makar akan menghapus segala bentuk prestasi yang pernah diraih oleh institusi tersebut sebelumnya dan justru mencatat rekor negatif sebagai institusi yang rusak.
“Dalam sejarah dunia tidak pernah ada Kepolisian melakukan makar terhadap pemerintah. Tapi kalau desas desus hari ini benar-benar adanya, yang katanya ada segelincir oknum kepolisian melakukan makar, maka Anda sebagai mantan pemimpin Polri telah merubah sejarah dunia. Dengan demikian semua prestasi Anda adalah prestasi nomor satu. Terkorup, terjelek, terusak dan terakhir adalah mencatat untuk pertama kalinya melakukan makar,” tegas Martinus Hukom.
Di sisi lain, situasi di markas komando Kepolisian saat ini tengah menjadi sorotan tajam menyusul kabar penahanan beberapa perwira tinggi. Berdasarkan informasi yang berkembang luas di berbagai platform media sosial dan kalangan terbatas, salah satu jenderal yang dikabarkan turut diamankan adalah perwira tinggi berbintang empat dengan inisial L. Meski kabar ini telah menyebar luas ke masyarakat, pihak Mabes Polri sendiri belum memberikan rincian detail mengenai perkara hukum yang melatarbelakangi tindakan pengamanan terhadap para jenderal tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, saat ditemui di gedung Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026), menyatakan bahwa pihaknya sangat memahami adanya perbincangan hangat di tengah masyarakat mengenai isu penangkapan tersebut. Namun, ia belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut atau membeberkan kronologi serta alasan di balik dugaan penangkapan perwira tinggi tersebut kepada awak media yang tengah menunggu kepastian informasi resmi.
“Saya paham rekan-rekan lagi kasak-kusuk membicarakan sesuatu,” ujar Irjen Johnny Eddizon Isir singkat di gedung Bareskrim Polri.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, juga memberikan tanggapan terkait polemik yang sedang bergulir di tengah masyarakat. Ditemui setelah menghadiri sebuah agenda di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Yusril mengaku bahwa dirinya telah memantau perkembangan rumor yang beredar di berbagai media sosial terkait dugaan keterlibatan petinggi Polri dalam isu sensitif tersebut.
Yusril meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi lebih jauh sebelum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendapatkan konfirmasi resmi mengenai kebenaran informasi yang menghebohkan publik tersebut. Menurutnya, isu besar seperti dugaan makar dan penangkapan jenderal harus disikapi dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di tengah situasi nasional.
Hingga saat ini, suasana di sekitar Mako Brimob dilaporkan tetap terjaga dengan pengamanan yang ketat, sementara publik terus menanti penjelasan transparan dari pimpinan tertinggi Polri. Ketiadaan informasi resmi seringkali memicu spekulasi yang lebih liar, sehingga langkah cepat dan terbuka dari institusi kepolisian sangat diharapkan untuk memberikan klarifikasi yang jelas demi menjaga marwah dan integritas institusi Polri di mata rakyat Indonesia.
