kalselupdate.id — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, memberikan klarifikasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia tidak takut terhadap penyedia indeks pasar saham asal Amerika Serikat, Morgan Stanley Capital International (MSCI). Friderica menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk tantangan atau konfrontasi terhadap institusi keuangan global tersebut.
Keterangan ini disampaikan Friderica di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026). Menurutnya, Presiden Prabowo justru menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung reformasi pasar modal Indonesia agar menjadi sistem yang lebih kredibel, transparan, dan likuid bagi para investor jangka panjang.
“Enggak lah, enggak ada tantangan. Intinya kita melakukan perbaikan bukan karena satu global index provider tertentu, tapi memang niat kita sesuai arahan Bapak Presiden untuk melakukan perbaikan soal integritas, transparansi, dan likuiditas,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi.
Dalam kesempatan tersebut, Friderica mengungkapkan bahwa OJK telah melaporkan perkembangan terkini terkait struktur pasar modal Indonesia serta kinerja emiten pada kuartal kedua tahun 2026 kepada Presiden Prabowo. Upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah saat ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di dalam negeri, tanpa bergantung pada penilaian sepihak dari entitas luar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan gentar menghadapi berbagai tekanan eksternal, termasuk sentimen yang dilontarkan pihak-pihak seperti MSCI. Presiden menekankan pentingnya sikap pantang menyerah dalam menghadapi tantangan ekonomi serta berbagai gangguan yang kerap menghambat kemajuan bangsa. Meskipun terdapat upaya dari pihak tertentu untuk memengaruhi persepsi pasar, pemerintah berkomitmen untuk terus fokus pada penguatan fundamental ekonomi domestik.
Senada dengan OJK, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan penghematan besar-besaran yang digulirkan pemerintah merupakan bagian dari strategi efisiensi APBN untuk kesejahteraan rakyat. Terkait dinamika yang terjadi di pasar modal, Kementerian Keuangan menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah pengawasan yang dilakukan oleh OJK guna menjaga integritas perdagangan saham di Indonesia.
Pemerintah berpandangan bahwa penguatan pasar modal nasional adalah prioritas utama untuk menciptakan stabilitas keuangan jangka panjang. OJK memastikan bahwa komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk penyedia indeks global, tetap terjalin untuk memastikan bahwa langkah-langkah reformasi yang diambil Indonesia dapat dipahami dengan baik oleh komunitas investasi internasional. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa struktur pasar modal Indonesia dapat memberikan perlindungan dan keuntungan bagi investor domestik maupun asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Selain isu pasar modal, pemerintah juga terus menindak tegas berbagai pelanggaran hukum yang mengancam stabilitas lingkungan dan ekonomi, termasuk kasus kebakaran hutan dan lahan. Polri saat ini telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus karhutla, di mana tiga di antaranya merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bersikap konsisten dalam menegakkan aturan tanpa membedakan latar belakang pelaku usaha yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia.
Secara keseluruhan, pernyataan Presiden Prabowo mengenai MSCI mencerminkan sikap kemandirian ekonomi nasional yang tidak ingin didikte oleh tekanan eksternal. Dengan melakukan reformasi internal secara konsisten, pemerintah yakin bahwa pasar modal Indonesia akan semakin matang dan mampu menghadapi tantangan global dengan lebih tangguh. Upaya ini diiringi dengan sinergi antarlembaga negara untuk memastikan tata kelola ekonomi yang lebih bersih dan efisien bagi seluruh rakyat Indonesia.
