kalselupdate.id — Bank Indonesia secara resmi memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 5,75 persen dalam rapat dewan gubernur yang berlangsung pada Rabu (21/10). Keputusan ini diambil di tengah ekspektasi pasar yang sempat terbagi antara opsi menahan suku bunga atau menaikkannya sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen. Kebijakan moneter ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika pasar global yang terus berubah.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak mengubah suku bunga didasarkan pada efektivitas kenaikan kumulatif sebesar 100 basis poin yang telah dilakukan sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Bank sentral menilai langkah tersebut sudah cukup memadai untuk mengendalikan ekspektasi inflasi agar tetap berada dalam target sasaran di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
“Keputusan ini diambil karena kami menilai kenaikan suku bunga secara kumulatif sebesar 100 bps pada Mei–Juni 2026 sudah cukup untuk menjaga ekspektasi inflasi pada target 1,5-3,5 persen,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti.
Dalam upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia kini beralih fokus pada kebijakan yang lebih tertarget melalui pemberian insentif hedging. Otoritas moneter mengumumkan kenaikan diskon premi DNDF lindung nilai dari 25 persen menjadi 40 persen untuk tenor 6 bulan, serta dari 30 persen menjadi 45 persen untuk tenor 12 bulan. Selain itu, bank sentral melanjutkan diskon premi swap lindung nilai sebesar 15 hingga 25 persen untuk tenor 3 hingga 12 bulan sebagai upaya menarik aliran modal asing lebih optimal.
Data mencatat bahwa kebijakan insentif hedging yang telah diterapkan sejak Juni 2026 terbukti efektif menarik aliran modal asing sebesar US$9,9 miliar. Selain mengelola arus modal, Bank Indonesia juga berupaya menjaga kecukupan likuiditas di sektor perbankan seiring dengan pertumbuhan kredit yang mencapai 13,26 persen secara tahunan per September 2026. Angka pertumbuhan kredit ini tercatat melampaui pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berada di level 8,22 persen secara tahunan pada periode yang sama.
Sebagai langkah untuk menambah likuiditas, Bank Indonesia akan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap bagi bank konvensional maupun syariah. GWM bank konvensional akan turun dari 9 persen menjadi 8 persen pada 1 November 2026, dan kembali turun menjadi 7 persen pada 1 Desember 2026. Sementara itu, GWM bank syariah akan disesuaikan dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen pada awal November, sebelum akhirnya menjadi 5,5 persen pada 1 Desember 2026. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menginjeksi tambahan likuiditas sebesar Rp190 triliun ke sistem perbankan nasional.
Di sisi lain, bank sentral merevisi proyeksi defisit transaksi berjalan tahun 2026 menjadi 1,6 hingga 2,4 persen terhadap PDB, meningkat dari perkiraan sebelumnya di angka 0,5 hingga 1,3 persen. Pelebaran defisit ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak global yang masih tinggi akibat ketegangan di Timur Tengah. Menanggapi situasi tersebut, pasar juga terus memantau arah kebijakan The Fed yang diperkirakan akan menahan suku bunga pada pertemuan akhir Oktober mendatang.
Dinamika pasar modal juga diwarnai dengan kabar mengenai rencana aksi korporasi beberapa perusahaan besar. CIMB Group Holdings dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk membawa anak usahanya di Indonesia, Bank CIMB Niaga, menjadi perusahaan tertutup atau go private. Opsi ini dinilai sebagai langkah strategis mengingat valuasi saham yang dianggap masih rendah dibandingkan potensi jangka panjang perusahaan di bidang wealth management dan perbankan syariah.
Sementara itu, emiten sektor pertambangan seperti Merdeka Gold Resources berencana menggelar private placement untuk pengembangan usaha, dan PT Timah mendapatkan fasilitas kredit talangan DHE SDA dari Bank Mandiri sebesar Rp4 triliun. Di sektor properti dan industri, Puradelta Lestari mengumumkan rencana pembagian dividen interim tahun buku 2026 dengan yield yang cukup menarik bagi investor, sementara Centratama Telekomunikasi Indonesia memperoleh fasilitas kredit sindikasi senilai Rp12,5 triliun untuk restrukturisasi pinjaman.
Kondisi eksternal seperti harga minyak Brent yang naik 1,7 persen ke level US$111 per barel akibat konflik di Selat Hormuz turut menjadi perhatian pelaku pasar. Bank Indonesia terus memantau keefektifan bauran kebijakan yang telah dikeluarkan guna memastikan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi. Para investor diharapkan tetap memperhatikan rilis data ekonomi ke depan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di pasar modal.
